Koalisi Golkar dan PPP Bisa Kuatkan Posisi Jokowi-JK di Parlemen

Jakarta - Joko Widodo-Jusuf Kalla telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2014-2019. Duet ini dinilai sudah perlu mulai menyusun kebijakan ekonomi apa saja yang akan diambil begitu mulai menjabat.

Namun, kebijakan pemerintah terkadang harus dibahas bersama dan disetujui oleh DPR. Koalisi partai politik pendukung Jokowi-JK bukan merupakan yang mayoritas di Senayan, hanya menguasai 37%.

Ekonom Standard Chartered Bank Fauzi Ichsan menyebutkan, koalisi dengan Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bisa memperkuat posisi Jokowi-JK di parlemen sehingga mempermudah dalam menentukan kebijakan pemerintah ke depan.

"Jokowi-JK berhadapan dengan parlemen. Saat ini mereka hanya menguasai 37%. Diharapkan ada 2 parpol lagi untuk bisa beralih dari semula koalisi dengan Prabowo diharapkan bisa ke Jokowi. Kemungkinan Golkar dan PPP bisa," jelas Fauzi di Jakarta, Kamis (24/7/2014).

Koalisi Golkar, lanjut Fauzi, bisa menyumbang 14% porsi di DPR. Sementara dengan PPP bisa berkontribusi 7%. Dengan tambahan angka tersebut, posisi Jokowi-JK bisa meningkat hingga 58%.

"Golkar kan pecah, sangat mungkin salah satu sesepuh Golkar menginginkan pindah ke Jokowi. PPP juga kemungkinan bisa. Ditambah 37% yang sudah ada, jadi mayoritas," paparnya.

Lebih jauh Fauzi mengatakan, dalam kabinet yang akan dibentuk Jokowi-JK diharapkan diisi oleh kalangan profesional sehingga apa yang diterapkan dalam pemerintahan berdasarkan keahliannya masing-masing.

"Pemerintahan sebelumnya kebijakan proteksionis banyak sekali. Kebanyakan kementerian dipimpin oleh pimpinan parpol sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil tidak komprehensif. Banyak kebijakan yang tidak terkoordinasi misal kebijakan di Kementan dan Kemendag bertabrakan sehingga nanti harusnya dipimpin teknokrat atau profesional," terang Fauzi.

(drk/hds)