Benarkah Proyek Pelabuhan Cilamaya 'Pesanan' Jepang?

Benarkah Proyek Pelabuhan Cilamaya 'Pesanan' Jepang?

- detikFinance
Jumat, 22 Agu 2014 12:41 WIB
Benarkah Proyek Pelabuhan Cilamaya Pesanan Jepang?
ilustrasi (Tanjung Priok Padat)
Jakarta - Pemerintah bakal membangun pelabuhan baru sebagai penopang fungsi dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, di Cilamaya, Karawang, Jawa Barat. Namun proyek ini menjadi kontroversi termasuk menuai protes dari PT Pertamina (Persero).

Ada anggapan rencana proyek Pelabuhan Cilamaya merupakan upaya memuluskan program Metropolitan Priority Area (MPA) yang disponsori Jepang.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengungkapkan, sah-sah saja jika Jepang ingin pelabuhan ini dibangun untuk kepentingan para investor Jepang di Jawa Barat. Namun untuk jangka panjang, pelabuhan ini dibangun untuk kepentingan nasional.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu kalau mereka mau boleh-boleh saja. Tapi ini kan kita melihat untuk kepentingan nasional," kata Sofjan kepada detikFinance, Jumat (22/8/2014).

Kepentingan nasional yang dimaksud Sofjan adalah fungsi dari Pelabuhan Cilamaya. Dibangunnya Pelabuhan Cilamaya bisa membantu arus barang dari kawasan industri Jawa Barat agar tak semua menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok yang sudah padat.

"Tanjung Priok high cost. Daripada pelabuhan Jakarta (Tanjung Priok) itu satu hari baru bisa sampai," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengungkapkan, selain mengantisipasi meluapnya arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok, dibangunnya pelabuhan ini pun didorong oleh rencana pengusaha Jepang membuka kawasan industri sekitar 3.000 hektar di daerah Karawang, yang mensyaratkan dibangunnya pelabuhan di kawasan tersebut.

"Saya mengantar chairman dari Toyota ke Presiden, katanya mau bawa 40 grup pengusaha. Tapi katanya boleh nggak saya (arus barangnya) masuk tidak lewat Jakarta, tapi di sekitar itu (Cilamaya)," kata Hidayat Juni tahun lalu.

Hidayat menceritakan pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Barat. "Makanya dengan Gubernur Jabar kita ngomongin itu" lanjutnya.

Pertimbangan lain, dengan dibukanya kawasan industri baru, dan semua arus barang melalui satu titik pelabuhan saja, pelabuhan Tanjung Priok pun semakin penuh, kendaran yang menuju pelabuhan tersebut akan semakin meluap.

"Yang menjadi persoalan terutama di Cikampek-Karawang, kalau semua kawasan itu dibangun yang baru, kalau semua masuknya ke (Tanjung) Priok, traffic jam, dan apakah memadai pelabuhannya," katanya.

Proyek ini pun masuk ke dalam proyek Metropolitan Priority Area (MPA). Proyek flagship MPA antara lain MRT Cikarang-Balaraja, Pelabuhan Cilamaya, Perluasan Bandara Soetta, dan saluran limbah.

Pelabuhan ini akan dibangun dengan skema Build Operate Transfer (BOT). Di mana investor akan membangun dan mengoperasikan proyek ini sampai jangka waktu tertentu, setelah selesai masa konsesi, maka proyek tersebut akan diambil alih pemerintah.

"Skema ini dipakai di China, dan negara lain. Tidak membebani APBN. Ternyata banyak yang ingin masuk, Jepang, China, dan negara lain," kata Hidayat.

(zul/hen)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads