Pemerintah Belum Terima Tawaran Resmi Moratorium

Jakarta - Pemerintah Indonesia belum menerima tawaran resmi dari negara kreditor mengenai rencana moratorium atau penghapusan utang sementara. "Sama sekali belum. Tetapi kita sangat terbuka mengenai usulan ini," kata pejabat sementara Kepala Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional (Bapekki) Anggito Abimanyu kepada wartawan dalam jumpa persnya di gedung Departemen Keuangan (Depkeu) Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (4/1/2004).Indonesia, lanjutnya, akan melakukan proses diplomasi melalui menteri luar negeri untuk melakukan konfirmasi ke negara-negara kreditor tersebut soal rencana moratoium utang. "Pada pertemuan Paris Club pada 12 Januari mendatang, pemerintah juga akan meminta konfirmasi," kata Anggito.Sementara itu menurut M Ikhsan, staf ahli Menko Perekonomian, Indonesia dalam menyikapi usulan moratorium ini sebaiknya menunjukan sikap pasif. "Soalnya sekali kita aktif akan dilihat market Indonesia dan peringkat kita atau rating akan turun. Begitu kita endorse rating kita langsung default dulu," kata Ikhsan. Aturannya memang begitu, lanjutnya. "Sebaiknya kita meminta pemerintah Jerman untuk menjadi promotor dalam pertemuan Paris Club. Soalnya dalam Paris Club sekali sepakat, maka seluruh anggotanya sepakat, termasuk swasta," kata Ikhsan.Ikhsan juga merasa tidak nyaman atas komentar sejumlah politisi dalam negeri yang setuju soal moratorium. "Jadi, akibat pertimbangan politik kita melakukan yang tidak rasional. Coba lihat sekarang apa yang terjadi dengan bugdet 2005 akibat politik," katanya. Dalam APBN 2005 itu, kata Ikhsan, akibat banyaknya orang anti utang luar negeri mengakibatkan defisit APBN bertambah. "Banyak orang anti utang luar negeri. Tidak boleh utang segala macam. Lalu defisitnya harus nambah, bugdet harus stimulus. Lalu bayar utang dari mana, dari penerbitan obligasi dalam negeri, bunganya saja 11 persen," demikian Ikhsan. (mar/)