Pemilihan Calon Anggota BPK Perlu Tim Seleksi

Jakarta - Seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berlangsung hari ini juga diikuti oleh kalangan internal. Adalah Mahendra Sumardjo, yang saat ini menjabat sebagai Inspektur Utama BPK.

Mahendra menuturkan sudah seharusnya proses seleksi ini diubah. Menurutnya, proses seleksi anggota BPK saat ini rentan dengan intervensi politik yang membuat hasil seleksi jauh dari ideal.

"Susah kalau masalah intervensi politik. Pemilihan dengan melibatkan DPR itu kan artinya ada seleksi politik di dalamnya," ujar Mahendra di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Senin (8/9/2014).

Ia menyarankan agar dibentuk tim seleksi yang berisikan orang-orang dengan kredibilitas tinggi. Ini mencontoh proses yang dilakukan untuk menjaring calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya sarankan untuk ke depan harus melalui tim seleksi," sebutnya.

Dengan demikian, lanjut Mahendra, proses pemilihan anggota BPK akan memegang teguh sisi integritas, objektivitas, dan profesionalisme. Sesuai dengan tujuan BPK sebagai lembaga tinggi negara yang menjunjung tinggi hal-hal tersebut.

"Ini baru hasilnya sesuai dengan kriteria BPK sendiri," tegasnya.

Hal yang senada pernah diungkapkan Eddy Rasydin, calon pertama yang mengikuti seleksi. Dalam paparannya, Eddy mengkritik proses penyeleksian dan pemilihan anggota BPK yang berlangsung selama ini. Terutama pada bagian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang sangat singkat.

"Proses pemilihan sendiri sudah tidak akuntable dan tidak transparan. Fit and proper test tidak akan melahirkan anggota BPK yang berintegritas dan independen. Model ini cuma hanya basa basi," ungkapnya akhir pekan lalu.

(mkl/hds)