Condong ke Lembaga Donor, SBY Didesak Reshuffle Tim Ekonomi

Jakarta - Masyarakat Profesional Madani (MPM) mendesak Presiden SBY untuk melakukan reshuffle tim ekonomi kabinetnya. Alasannya, Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu dianggap tidak berpihak pada kepentingan nasional dan tidak memiliki empati terhadap kesulitan dan bencana yang dialami masyarakat di Aceh dan Sumut terkait pemberian moratorium utang.Desakan itu disampaikan Ismed Hasan Putro, Ketua MPM dalam jumpa pers di Kafe Satay House, Menteng, Jakarta, Rabu (12/1/2005). "Tim ekonomi bukan bekerja untuk kepentingan Indonesia, tetapi untuk kepentingan negara-negara donor atau lembaga-lembaga internasional dimana mereka pernah interaksi dan bekerja di dalamnya," kata Ismet.Selain itu tim ekonomi pemerintah juga dianggap telah melakukan kebohongan publik diantaranya melalui pernyataan Menkeu Jusuf Anwar dan Meneg PPN/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati bahwa moratorium utang bisa menurunkan peringkat Indonesia atau masuk ke program IMF lagi. Ismed menegaskan, semua pernyataan kedua menteri itu telah dibantah masing-masing oleh direktur pelaksana IMF Rodrigo Rato bahwa moratorium tidak terkait program IMF. Selain itu peringkat Indonesia sendiri menurut S&P dan Moody's tidak akan terpengaruh karena moratorium diberikan terkait dengan bencana di Aceh dan Sumut. Mengenai negara G7 dan sejumlah negara kreditur yang sudah menawarkan moratorium utang, Ismed menilai justru tim ekonomi pemerintah sama sekeli tidak memiliki inisiatif untuk memanfaatkan peluang itu. "Bahkan ada kecenderungan tim ekonmi tidak berjuang untuk kepentingan nasional," tegasnya.Tentang pengiriman Menlu Hassan Wirajuda untuk berunding dalam Paris Club, Ismed mengatakan sebagai sesuatu yang janggal dan tidak patut. "Kenapa bukan Aburizal Bakrie yang dikirim. Dari segi kepatutan seharusnya dia yang dikirim. Saya tidak bisa sebutkan itu melanggar UU. Tapi dari segi kepatutan itu sangat tidak patut," katanya. (qom/)