APBN Belum Sepenuhnya Produktif

Jakarta - Salah satu pos belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kerap menjadi sorotan adalah perjalanan dinas. Pos ini kerap dikritik karena dianggap pemborosan dan tidak produktif.

Dikutip dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), belanja perjalanan dinas memang mengalami peningkatan setiap tahun. Pada 2012, anggaran perjalanan dinas tercatat Rp 19,68 triliun dan setahun kemudian naik menjadi Rp 26,54 triliun.

Presiden Joko Widodo pernah memberi kritik terhadap anggaran perjalanan dinas yang begitu besar. Saat berdiskusi dengan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Jokowi menegaskan akan ada efisiensi di pemerintahannya.

"Efisiensi dalam anggaran yang ada. Contoh, perjalanan dinas hampir Rp 30 triliun untuk apa? Biaya kantor saya sudah hafal, karena saya dari wali kota, gubernur. Saya dan Pak JK (Jusuf Kalla) ini pengusaha. Itu rupiah dihitung dan harus dipertanggungjawabkan," papar Jokowi beberapa waktu lalu.

Padahal, Jokowi menyebutkan bahwa ruang APBN semakin sempit karena banyaknya belanja-belanja yang mengikat. "Misalnya untuk bayar utang, pendidikan 20%, itu mengikat. Ruangnya sempit," ujar dia.

Selain perjalanan dinas, anggaran pelaksanaan rapat oleh pemerintah juga banyak menuai kritik. Jelas saja bila ternyata anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 18 triliun.

Porsi anggaran tersebut paling besar untuk dalam kota dengan nilai Rp 11,6 triliun. Sisanya adalah rapat di luar kota.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengakui besarnya anggaran yang dipergunakan untuk rapat. Namun bukan berarti, rapat yang dilakukan itu sia-sia atau tidak memberikan dampak positif terhadap kinerja.

Untuk melakukan penghematan, menurutnya harus dikaji ulang penggunaan anggaran tersebut. Agar ketika dihemat, tidak justru menganggu kinerja dari pemerintah.

"Harus di-review dulu. Supaya penghematan itu nggak menganggu kinerja. Ada yang penting untuk didanai," kata Askolani.

(mkl/hds)