Anggaran Infrastruktur Idealnya 20% dari APBN

Jakarta - Potensi sektor kemaritiman Indonesia cukup besar mencapai Rp 9.300 triliun. Namun, potensi ini bisa terhambat apabila tidak didukung infrastruktur yang memadai. Untuk menciptakan infrastruktur yang baik perlu adanya pendanaan.

Saat ini, anggaran yang ada di APBN untuk sektor infrastruktur masih minim sehingga tidak mampu menggenjot infrastruktur yang ditargetkan.

Setidaknya, pemerintah perlu memberikan porsi anggaran 20% untuk infrastruktur agar pembangunan di Indonesia bisa berjalan lancar.

"Pemerintah harusnya menaikkan anggaran untuk infrastruktur kita. Sekarang harusnya minimal 20%," kata Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Bobby Gafur saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu (29/10/2014).

Bobby menyebutkan, besaran alokasi anggaran infrastruktur tersebut, bisa dibagi-bagi untuk beberapa sektor seperti listrik. Khusus untuk sektor kemaritiman, perlu diberikan alokasi yang lebih besar yaitu 5% dari 20% alokasi dana infrastruktur.

"Minimal 5% dari 20% khusus untuk pelabuhan laut jadi dalam perencanaan budget kan masih ada revisi, jadi ada 2 kementerian di bawah kemaritiman, itu untuk mempercepat," terang dia.

Menurutnya, sektor pelabuhan laut perlu digenjot terutama untuk skala besar. Bobby menyebutkan, kota-kota besar di Indonesia harus punya pelabuhan skala besar untuk bisa menampung distribusi logistik.

"Harus ada pelabuhan skala besar di seluruh ibukota provinsi terutama pelabuhan udara, laut seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Bengkulu, Padang, Makassar, dan di daerah Ambon. Jadi bagaimana perencanaan dasar yaitu buku cetak birunya karena potensi Rp 9300 triliun itu tidak bisa tereksploitasi dengan baik kalau tidak didukung infrastruktur yang baik," pungkasnya.

(drk/ang)