Daripada 'Berkelahi', Lebih Baik DPR Selesaikan Masalah Ini

Jakarta - Sampai saat ini, kegaduhan politik di DPR masih terjadi. Bahkan kali ini muncul masalah baru yaitu DPR tandingan yang dibentuk fraksi-fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat.

Padahal, tidak lama lagi DPR dan pemerintah akan mulai tugas berat yaitu mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), setidaknya ada 6 isu yang harus diperhatikan dalam APBN-Perubahan 2015.

"Ada 6 persoalan dan kelemahan dalam APBN 2015. Itu seharusnya menjadi PR kawan-kawan di parlemen," ungkap Yenny Sucipto, Sekjen Fitra, dalam diskusi bertema 'Mampukah Kabinet Jokowi Susun APBN Trisakti?' di Dapur Selera, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (2/11/2014).

Pertama adalah desain APBN 2015 yang masih besar pasak daripada tiang alias defisit. Selain menambah utang, defisit membuka peluang inefesiensi dan praktik koruptif.

"Kedua adalah APBN hanya sebagai rancangan teknokratis. Belum memperlihatkan arah kebijakan pemerintahan baru di dalamnya," kata Yenny.

Ketiga, lanjut Yenny, adalah perombakan penetapan asumsi makro ekonomi. Asumsi makro merupakan acuan untuk pemerintah dalam menyusun APBN. Selama ini terdapat komponen pertumbuhan ekonomi, kurs, inflasi, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, produksi minyak dan gas bumi, serta harga minyak Indonesia (ICP).

"Seharusnya dimasukkan gini ratio, kemiskinan, dan kesenjangan antar wilayah. Agar APBN bisa menjadi lebih terarah pada kesejahteraan masyarakat," katanya.

Keempat, tambah Yenny, adalah evaluasi belanja rutin. Seperti belanja pegawai dan anggaran operasionalnya yang menghabiskan 2/3 dari APBN 2015. Menurutnya, anggaran sebesar itu hanya untuk membayar pegawai yang tidak produktif.

"Belanja tergerus cukup besar, tapi miskin fungsinya. Pelayanan publik tidak ada yang berubah signifikan," tegas Yenny.

Kelima, menurut Yenny, adalah anggaran kebutuhan sosial misalnya untuk kesehatan. Dalam 5 tahun terakhir, paling besar alokasinya hanya 2% dari APBN. Padahal diharuskan paling sedikit 5%.

Keenam, demikian Yenny, adalah optimalisasi penerimaan negara. "Pajak tak pernah mencapai target, tax ratio cuma 12%. Kalah sama Malaysia dan Filipina," tukasnya.

Dani Setiawan, Ketua Koalisi Anti Utang, mengakui pelaksanaan APBN sepenuhnya ada di tangan pemerintah. Namun peran DPR tetap penting karena memiliki hak mengawasi dan menentukan anggaran.

"APBN harus mencerminkan pondasi yang kuat secara ekonomi," tegas Dani.

Masyarakat perlu diberikan sinyal yang positif terhadap nasibnya 5 tahun ke depan. Agar masyarakat bisa ikut serta mendukung dan mendorong setiap kebijakan dan program yang pemerintah keluarkan.

"Jangan cuma pasar diberikan sinyal positif. Publik juga harus," pungkasnya.

(mkl/hds)