Jembatan Selat Sunda Ditunda, Bappenas: Jembatan Bukan Solusi Macet

Jakarta -

Proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) tak masuk dalam program pembangunan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya pembangunan jembatan bukanlah sebuah solusi untuk menyelesaikan persoalan kepadatan di lalu lintas Merak-Bakauheni.

Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Sarana dan Prasarana ‎Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Dedy Priatna saat berbincang dengan media di kantornya, Jalan Taman Surapati, Jakarta, Jumat (7/11/2014).

"Penyelesaian solusi macet solusi angkutan itu tidak selesai dengan membangun jembatan," kata Dedy.

Awalnya, pembangunan jembatan Selat Sunda dimaksudkan untuk memperlancar dan mnghubungkan lalu lintas antara Pulau Jawa dan Sumatera. Namun, menurutnya bukan dengan membangun jembatan.

Pemerintahan Jokowi-JK sendiri memiliki solusi sebagai pengganti proyek Jembatan Selat Sunda, yaitu dengan meremajakan kapal-kapal dan membangun dermaga-dermaga baru sebagai penunjang.

"Solusinya itu peremajaan kapal dan tambah dermaga di sana. Terus kalau perlu tambah PMN (penyertaan modal negara) ASDP," katanya.

Pertimbangan jembatan ini ditunda pembangunannya di masa pemerintahan Jokowi-JK karena beberapa hal. Dedy mengatakan, hal pertama adalah karena akan memperlebar ketimpangan antara Jawa Sumatera dengan kawasan luar Jawa dan Sumatera. Itu bersebrangan dengan prinsip pemerataan yang diusung Jokowi.

"Lalu pemerintah Pak Jokowi ini sangat memperhatikan rakyat, dengan dibangunnya itu maka harga rumah di situ akan naik berlipat-lipat," katanya.

(zul/ang)