SBY Didesak Audit Personal Ical Terkait Opsi Sengketa Cemex

Surabaya - Serikat Pekerja Semen Gresik (SP SG) mendesak presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan audit secara personal terhadap Menko perekonomian Aburizal Bakrie (Ical) terkait pengambilan opsi-opsi dalam penyelesaian sengketa pemerintah dan Cemex."SBY diminta segera melakukan audit personal apakah Ical itu mewakili pribadi atau pemerintah Indonesia dalam penyelesaian sengketa dengan Cemex karena dikhawatirkan akan terjadai KKN dalam pengambilan keputusan yang didominasi oleh Ical yang meninggalkan kolega sesama menteri khususnya Meneg BUMN," ujar Anas Rosjidi, Ketua IV SP SG. "Audit ini sangat diperlukan karena Menko Perekonomian cenderung menggunakan pendekatan bisnis dan menguntunkan sekelompok orang saja," kata Anas Rosjidi kepada wartawan di Surabaya, Senin (17/1/2005).Anas menjelaskan, semestinya presiden maupun DPR memanggil menteri-menteri yang terlibat penjualan saham Semen Gresik kepada Cemex pada periode pemerintahan sebelumnya. Alasannya, mereka merupakan pihak yang lebih tahu termasuk adanya CSPA (Conditional Sales and Purchase Agreement) yang ditandatangani oleh Menkeu saat itu yakni Bambang Subijanto dan Meneg BUMN Tanri Abeng. "Karena tanpa itu semuanya menjadi misteri termasuk sejumlah kejanggalan yang memperlihatkan ketidakkompakan para menteri antara Meneg BUMN Soegiharto dan Menko Perekonomian Aburizal Bakrie. SP SG setidaknya mencatat dua kali Ical melakukan tindakan yang patut dipertanyakan. Pertama saat di Santiago, Cili, dimana Ical kepada wartawan mengatakan akan memberikan Pabrik Tuban III dan IV kepada Cemex sebagai ganti arbitrase. Padahal, lanjut Anas, pabrik Tuban IV itu bukan milik Semen Gresik tapi milik perorangan swasta. Apalagi keputusan itu tanpa sepengatahuan Meneg BUM.Kejangalan kedua adalah secara sepihak Menko menyatakan bahwa Cemex mencabut atau kemudian disebut membekukan tuntutan arbitrase tanpa menyebutkan alasannya. "Kok tiba-tiba Cemex baik hati. Ada apa? Tapi setelah itu kan diketahui ternyata pabrik Tuban I, II dan III akan diserahkan sebagai bentuk badan usaha baru," tukasnya. Padahal, lanjut Anas, kalau arbitrasenya dilaksanakan, pemerintah Indonesia peluang menangnya besar. "jadi Ical perlu dipanggil untuk diminta keterangan soal kegiatannya selama ini yang menyangkut soal Semen Gresik dan Cemex. Karena bagaimanapun juga awal penjualan ini sebagai perantaranya adalah Ketua Kadin yang waktu itu dijabat Ical," papar Anas. (qom/)