Pengalihan Subsidi BBM Diprioritaskan untuk Infrastruktur Pertanian dan Maritim

Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjadi salah satu pembicara utama pada acara Indonesia Economic Forum di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Di depan pengusaha serta bos perusahaan lokal dan internasional, Bambang menjelaskan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang baru dilakukan seminggu lalu.

Kenaikan harga BBM, kata Bambang, harus dilakukan untuk memperbaiki atau menyehatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) karena alokasi subsidi yang besar tapi salah sasaran. Agar kondisi anggaran lebih sehat, pemerintah memutuskan mengurangi dan mengalihkan subsidi BBM.

"Pemerintah akan biayai infrastruktur dasar. Kita prioritas pembangunan infrastruktur untuk pertanian dan maritim. Kita juga bangun infrastruktur sektor energi," papar Bambang saat pembukaan Indonesia Economic Forum di Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2014).

Selain infrastruktur, lanjut Bambang, pemerintah juga memberikan kompensasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Skemanya adalah menggunakan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan sebagainya.

"Kita juga promosikan cashless (non tunai) dan mengurangi kebocoran," ujarnya.

Pasca kenaikan harga BBM sebesar Rp 2.000/liter untuk premium dan solar, tambah Bambang, selisih antara BBM bersubsidi dan non subsidi mengecil. Akibatnya penyimpangan BBM bersubsidi bisa menurun serta mendorong masyarakat memakai BBM non subsidi yang secara kualitas lebih baik. Kenaikan harga BBM bersubsidi juga mampu mendorong pemakaian energi alternatif seperti gas hingga energi terbarukan.

Meskipun ada potensi kenaikan inflasi, namun kondisi ini hanya berlangsung selama 3 bulan pertama. Bambang memperkirakan tambahan inflasi untuk tahun ini sekitar 2%.

"Kebijakan subsidi akan berdampak untuk outlook ekonomi Indonesia. Jangka pendek berdampak sekitar 3 bulan. Akan ada kenaikan inflasi sekitar 2% tambah 1,5% tahun depan," jelasnya.

(feb/hds)