.webp)
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menghapus program beras miskin (raskin), lalu diganti dengan program bantuan uang elektronik secara langsung atau e-money. Rencana ini menuai kritikan dari kalangan ekonom, mereka beralasan keberadaan raskin secara fisik masih dibutuhkan masyarakat miskin.
Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi mengatakan, raskin bukan hanya untuk membantu masyarakat miskin, tapi lebih jauh dari itu, fungsi dari raskin itu adalah mengendalikan harga beras..
"Beras ini dipakai untuk operasi pasar dan menstabilkan harga. Itu yang utama," tutur Bayu dalam acara Diskusi yang bertajuk Stop Liberalisasi Beras di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (15/12/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita selama ini gelisah karena hanya bisa mengendalikan satu komoditi. Kalau ini dihilangkan kita nggak punya apa-apa lagi. Di samping itu bisa dibuat bantuan darurat itu kalau perlu. Itu menjadi lagi-lagi bukan sesuatu yang ringan. Perlu diadakan," papar Bayu.
Di tempat yang sama Ekonom Pertanian Bustanul Arifin menambahkan bila raskin dihilangkan, lalu diganti dengan e-money sebagai bantuan langsung, sebaiknya dilakukan di kota-kota besar saja seperti di Jakarta.
"Saya menduga kita pasti tak akan menutup total. Mungkin untuk kota besar, kalau ada Indomaret siap itu silakan. Kita tak akan menolak total. Esensinya ada modernisasi lah sedikit. Buka diganti. Kalau Jakarta bisa menjadi percontohan. Kita pernah coba untuk mengawal subsidi pupuk dengan subsidi langsung, nggak bisa juga. Jadi nggak semudah itu," kata Bustanul.
Selain itu, persoalan budaya pun bakal menjadi kendala serius bila raskin dihapuskan. "Nanti orang pakai uangnya untuk beli rokok," tutupnya
Sebelumnya Menteri BUMN Rini Soemarno, ketika masih menjadi Kepala Staf Tim Transisi Jokowi-JK pada akhir September 2014, mengatakan pemerintahan baru tak akan memberikan subsidi dalam bentuk beras.
Alasannya selama ini pemberian raskin memang kerap bermasalah. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah menyatakan bahwa program ini tidak tepat sasaran.
"Kita tidak lagi mau memberikan dalam bentuk beras tapi kita lebih ke targetted itu di mana. Kita bekerja sama dengan TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), sehingga lebih jelas," kata Rini waktu itu.
Menurut Rini, subsidi kepada masyarakat miskin dibarengi dengan upaya pengenalan terhadap layanan jasa keuangan. "Transaksinya dilakukan melalui apakah itu ATM, e-Money, jadi supaya kita bisa meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk mempergunakan pelayanan perbankan," tuturnya.
Metode ini, menurut Rini, sangat cocok dengan karakteristik Jokowi. "Seperti yang Pak Jokowi selalu tekankan, itu semua menggunakan electronic. E-government, e-process, semua transparan," katanya.
Bayu mengatakan, persoalan raskin tak tepat sasaran bisa ditanggulangi dengan acara memperbaiki data yang lebih akurat, dan berkesinambungan. Dan selalu dirilis dan diperbaharui setiap dalam waktu yang tak terlalu lama. Pasalnya, rumah tangga sasaran yang merupakan masyarakat miskin
"Kalau datanya hasil sensus sekarang selesainya tahun depan, itu tahun depan itu bisa berubah lagi datanya. Karena masyarakat miskin itu fluktuatif. Sekarang miskin nanti bisa nggak," kata Bayu.
Selain itu, peran pemerintah daerah sangat vital dalam menyalurkan raskin. Selama ini Pemda tak memiliki anggaran yang cukup untuk menyalurkanraskin ke tingkat rumah tangga sasaran atau RTS.
"Pemda juga harus ada raskin otonomi daerah, itu tidak dilakukan. Ini kan sifatnya lokal banyak sekali dari pelanggaran itu sifatnya lokal. Peran di daerah itu harus lebih kita tingkatkan," jelasnya.
