Bangun 5.000 Desa Tertinggal, Kementerian PDT Minta Tambah Anggaran Rp 80 Triliun

Jakarta - Pihak Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDT) meminta tambahan anggaran dalam APBN-Perubahan 2015 (APBN-P 2015). PDT meminta tambahan Rp 80 triliun dari anggaran saat ini Rp Anggaran tersebut bakal digunakan untuk pembangunan 5.000 desa tertinggal.

‎Staf Khusus Menteri PDT Syaiful Huda menuturkan, kementerian PDT memiliki 5 prioritas program dalam membangun daerah tertinggal dan wilayah perbatasan serta pulau terluar.

"Kita me-launching beberapa program salah satunya kita ingin khusus di desa perbatasan dan pulau terluar dan daerah transmigrasi kita ada lima prioritas," tuturnya ditemui di kantor Kementerian PDT, Jalan Kalibata, Jakarta, Senin (5/1/2015).

Prioritas pertama adalah perbaikan infrastruktur di seluruh target daerah sasaran. Kedua adalah sistem telekomunikasi, ketiga air bersih dan sanitasi. Keempat adalah pendidikan, dan kelima adalah kesehatan melalui program desa sehat.

"Khusus‎ di desa pinggiran kita mau prioritaskan 5 itu," tuturnya.

Syaiful mengatakan pihaknya bakal mengajukan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp 80 triliun. "Kita sedang konsolidasi, kita harap bisa di-cover di APBN-P yang baru akan dibahas 12 Januari nanti," katanya.

Kebutuhan‎ dana tersebut hanya mampu mencakup alokasi untuk 5.000 desa di tahun ini yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Dari Rp 80 triliun kurang lebih hanya bisa menjangkau 5.000 desa. Kita prioritaskan kemungkinan kita hanya bisa ambil sekitar 5-6 provinsi," tutupnya.

‎‎Saat ini, Kementerian PDT memiliki anggaran sekitar Rp 19 triliun yang didapat dari alokasi pengalihan subsidi BBM dan sisa anggaran tahun 2014.

"Jadi anggaran lama kita dapat Rp 9 triliun, yang sekarang itu Rp 10 triliun. Jadi Rp 19 triliun," tutur Menteri PDT Marwan Djafar.

(zul/hen)