Audit Bantuan Aceh Dilakukan BPK dan Pemeriksa Negara Donor

Jakarta - BPK akan menjalin kerjasama dengan lembaga pemeriksa (BPK) internasional terutama negara donor untuk melakukan audit atas bantuan korban gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Sumut. Rencananya dalam waktu dekat akan digelar pertemuan BPK dari sejumlah negara donor."Kami akan bekerjasama dengan BPK-BPK internasional, terutama negara donor untuk bersama-sama melakukan audit," kata ketua BPK Anwar Nasution usai rapat konsultasi dengan Komisi XI di Gedung BPK, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis, (27/1/2005).Menurut Anwar, tujuan kerjasama dengan BPK-BPK negara donor tersebut meliputi dua hal. Pertama, untuk meningkatkan citra Indonesia di mata luar negeri agar negara donor bisa memahami apa yang sudah dilakukan pemerintah.Kedua, BPK juga ingin belajar dengan BPK-BPK negara lain menyangkut pengalaman dalam melakukan audit di daerah-daerah konflik dan daerah bencana seperti Aceh."Kerjasama internasional ini penting karena kepedulian dunia internasional sangat besar. Dunia internasional dengan sangat cepat memberikan bantuan," kata dia.Selain itu, lanjut Anwar, BPK juga akan mengambil prakarsa dengan mengundang auditor internal seperti BPKP dan Irjen untuk membicarakan upaya membangun sistem audit atas bantuan bencana alam.Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Max Moein menyebutkan, DPR saat ini juga telah membentuk tim pengawas penanggulangan bencana di Aceh dan Sumut."Tapi, untuk masalah keuangan kami akan meminta bantuan BPK. Menurut kami audit baru bisa dilaksanakn untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi karena kalau untuk tahap tanggap darurat pembukuannya masih kurang tertata," kata dia.Selain itu, anggota BPK Baharuddin Aritonang menyebutkan, pertemuan BPK internasional tersebut akan dilakukan dua bulan lagi. (umi/)