Suntik Rp 48 Triliun ke 35 BUMN, Menteri Rini Minta Restu DPR

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meminta restu Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk pencairan suntikan dana segar berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 35 perusahaan pelat merah. Total suntikan PMN tunai dan non tunai yang diusulkan ialah Rp 48,01 triliun.

"Penerimaan akan memberikan tambahan PMN di dalam RAPBN-P dengan total Rp 48,01 triliun sebanyak 35 BUMN. Jumlah tersebut di luar PMN untuk PT PAL senilai Rp 1,5 triliun yang telah ditetapkan UU di dalam APBN 2015," kata Rini pada acara rapat kerja di Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2015).

Suntikan modal pemerintah dipakai untuk meningkatkan peran BUMN di sektor energi, infrastruktur, pangan, transportasi hingga kemaritiman.

"BUMN dapat berperan dukung kedaulatan maritim. Tingkatkan produktivitas rakyat.
BUMN dukung di industri infrastruktur, jalan, bandara dan kelistrikan," jelasnya.

Slaah satu BUMN penerima suntikan modal adalah PT Pelindo IV. BUMN pelabuhan ini membutuhkan suntikan modal untuk membangun sarana dan prasarana pelabuhan di Indonesia Timur.

Mayoritas pelabuhan yang dibangun tidak memberikan keuntungan sehingga Pelindo IV memerlukan suntikan modal. Suntikan juga untuk mendukung program 'Tol Laut'.

"Pelindo IV dapat PMN karena belum dapat penghasilan. Mereka membangun pelabuhan di Indonesia Timur," jelasnya.

Masih di dalam program untuk mendukung Tol Laut, pemerintah akan menyuntik dana segar kepada BUMN produsen kapal seperti PT PAL, PT Dok Kodja Bahari, PT Dok Perkapalan Surabaya, PT Industri Kapal Indonesia

"Mereka perlu PMN untuk tingkatkan kapasitas dan kualitas produksi," jelasnya.

Selain itu, BUMN jasa pelayaran yakni PT ASDP, PT Pelni dan PT Djakarta Lloyd diminta menyediakan kapal angkutan barang dan penumpang yang bisa melayani hingga pelosok negeri. Untuk tugas ini, ketiga BUMN tersebut memperoleh suntikan modal.

"Pelni, Djakarta Lloyd, ASDP. Mereka dapat PMN untuk sediakan angkutan kapal laut dan barang serta perbaikan terminal," jelasnya.

Masih di bidang kelautan, PT Pelindo I hingga PT Pelindo IV serta PT ASDP juga ditugaskan membangun dan memperbaiki kualitas pelabuhan penumpang.

"Pelindo I sampai Pelindo IV, kemudian ASDP akan perbaiki dan moderenisasi terminal penumpang yang selama ini kumuh. Ke depan terminal akan tertib dan steril," sebutnya.

Di sektor darat, PT Hutama Karya akan membangun Tol Trans Sumatera. Untuk membangun jalur tol yang dinilai tidak layak secara bisnis tersebut, Hutama Karya akan memperoleh suntikan PMN.

Masih di Sumatera, PT Kereta Api Indonesia juga akan menerima suntikan dana segar. KAI akan mendukung proyek jalur kereta Trans Sumatera.

"Selainn jalan tol, ada pengembangan jalur kereta api Trans Sumatera. Rel akan dibangun Kemenhub sedangkan KAI sediakan rolling stock. Seperti lokomotif, kereta penumpang dan barang," jelasnya.

Pemerintah juga akan menyuntik dana segar kepada PT Angkasa Pura (AP) II. AP II disuntik untuk membiayai pembebasan lahan pada proyek pembangunan runway ke-3 di Bandara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng.

BUMN strategis yakni PT Dirgantara Indonesia dan PT Pindad juga akan menerima suntikan tambahan modal dari APBN-P 2015.

BUMN sektor pangan, PT Bulog, juga memperoleh suntikan modal. BUMN pangan lainnya yakni PT Pertani dan PT Sang Hyang Seri juga akan disuntik pemerintah.

"SHS dan Pertani diusulkan dapat PMN untuk sediakan bibit unggul," ujarnya.

BUMN lain yang memperoleh PMN ialah PT Perkebunan Nusantara. PTPN yang bergerak dibidang gula akan disuntik tambahan modal.

"Diusulkan tmabahan PMN untuk PTPN produsen gula," jelasnya.

Berikut daftar 35 BUMN yang diusulkan menerima PMN di 2015:
1. PT Angkasa Pura II senilai Rp3 triliun
2. PT ASDP Indonesia Ferry senilai Rp 1 triliun
3. PT Pelni Persero senilai Rp 500 miliar
4. PT Djakarta Lloyd senilai Rp 350 miliar
5. PT Hutama Karya senilai Rp 3,6 triliun
6. Perum Perumnas senilai Rp 2 triliun
7. PT Waskita Karya senilai Rp 3,5 triliun
8. PT Adhi Karya senilai Rp 1,4 triliun
9. PT PTPN III senilai Rp 3,150 triliun
10. PT PTPN VII senilai Rp 17,5 miliar
11. PT PTPN IX senilai Rp 100 miliar
12. PT PTPN X senilai Rp 97,5 miliar
13. PT PTPN XI senilai Rp 65 miliar
14. PT PTPN XII senilai Rp 75 miliar
15. PT PNM senilai Rp 1 triliun
16. PT Garam senilai Rp 300 miliar
17. PT RNI senilai Rp 280 miliar
18. Perum Bulog senilai Rp 3 triliun
19. PT Pertani senilai Rp 470 miliar
20. PT SHS senilai Rp 400 miliar
21. PT Perikanan Nusantara senilai Rp 200 miliar
22. Perum Perikanan Nusantara senilai Rp 300 miliar
23. PT Dirgantara Indonesia senilai Rp 400 miliar
24. PT Dok Perkapalan Surabaya senilai Rp 200 miliar
25. PT Dok Kodja Bahari senilai Rp 900 miliar
26. PT IKI senilai Rp 200 miliar
27. PT Aneka Tambang Tbk senilai Rp7 triliun
28. PT Pindad senilai Rp 700 miliar
29. PT KAI senilai Rp 2,750 triliun
30. PT PPA senilai Rp 2 triliun
31. PT Pengembangan Pariwisata senilai Rp 250 miliar
32. PT Bank Mandiri Tbk senilai Rp 5,6 triliun
33. PT Pelindo IV senilai Rp 2 triliun
34. PT Krakatau Steel Tbk senilai Rp 956 miliar
35. PT BPUI senilai Rp 250 miliar

(feb/ang)