Politik RI Masih Gaduh, Ini Komentar Ekonom Bank Inggris

Jakarta - Pasca Pemilu, situasi politik nasional belum sepenuhnya tenang. Kini, politik agak memanas akibat hubungan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian RI yang sedang menegang.

David Fernandez, Managing Director, Head of FICC Research, and Chief Asia Economist dari Barclays (Inggris), menilai berbagai kegaduhan politik yang masih terjadi tidak akan banyak berpengaruh terhadap persepsi investor. Pasalnya, banyak investor di Indonesia yang sudah punya komitmen jangka panjang.

"Saya rasa bila melihat investasi asing yang bersifat jangka panjang, mereka juga nggak takut‎," katanya kepada detikFinance di sela-sela acara Mandiri Investment Forum 2015 di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (27/1/2015).

Selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun, lanjut Fernandez, sudah terjadi ketegangan-ketegangan yang hampir mirip. Namun investor tetap menjatuhkan pilihan kepada Indonesia.

"Selama pemerintahan SBY banyak demonstrasi, dan saya rasa lingkungan investor tidak berubah di tengah itu. Sekarang pun saya rasa demikian," tegasnya.

Sebelumnya, sejumlah kalangan menilai bila kegaduhan KPK-Polri berlarut-larut maka bisa mempengaruhi perekonomian nasional. Investor akan menilai ada ketidakpastian hukum dan politik di Indonesia.

"Kisruh sejak Pemilu kemarin adalah persoalan politik, ini juga menjadi concern. Kondisi terakhir ini memiliki pengaruh (negatif) kalau terus berlanjut," kata David Sumual, Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), akhir pekan lalu.

Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengemukakan hal senada. "Yang berpengaruh itu persepsi di dalam negeri karena kita tinggal di sini. Apalagi kalau berlarut-larut, rusak semua iklim investasi," tegasnya.

Padahal, lanjut Hariyadi, kepastian hukum dan politik menjadi faktor penentu dalam dunia bisnis. Namun kepastian ini terganggu ketika para penegak hukum justru saling tegang.

"Ini penegak hukum nggak profesional," sebutnya.

Konflik 2 institusi ini, tambah Hariyadi, bisa memperburuk suasana dan mempengaruhi persepsi investor terhadap Indonesia. Oleh karena itu, dia menilai sebaiknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun langsung untuk menyelesaikannya.

"Masalah ini kemudian masuk ke wilayah politik, ini yang disesalkan dunia usaha. Katanya mau mulai lembaran baru? Di sinilah Presiden Jokowi harus tegas," jelasnya.

(hds/hds)