Selain di RI, Alih Fungsi Lahan Pertanian Juga Terjadi di Tiongkok dan Eropa

Jakarta - Masalah alih fungsi lahan produktif seperti pertanian untuk pemanfaatan fungsi lainnya sudah menjadi masalah klasik di Indonesia. Namun alih fungsi lahan juga menjadi masalah negara-negara berkembang dan maju.

Rektor Universitas Paramadina Firmanzah mengatakan masalah alih fungsi lahan juga ditemukan di Tiongkok hingga negara-negara di Uni Eropa.

"Alih fungsi lahan terjadi dengan kecepatan cukup tinggi. Tiongkok juga mengalami dan negara-negara di Eropa," katanya dalam Seminar Nasional Politik Ekonomi Ketahanan Pangan dalam Jokowinomics di Aula Nurcholish, Univeritas Paramadina Jakarta, Rabu (4/02/2015).

Menurut Firmanzah kejadian di Tiongkok hingga negara-negara Uni Eropa hampir sama dengan Indonesia. Banyak lahan pertanian produktif yang dijadikan lahan industri hingga pemukiman penduduk.

"Di negara Belanda migrasi dari lahan produktif ke lahan industri dan pemukiman bergerak dengan cepat. Kejadian ini sama seperti di Inggris dan Irlandia. Sementara di kita setiap tahun 110.000 hektar lahan (Jawa) pertanian pindah dari sektor pertanian ke industri, kita hanya bisa menjadi mencetak (baru) 40.000-50.000 hektar," paparnya.

Fakta ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Firmanzah mengatakan Jokowi harus bisa berani mengeksekusi lahan tidur yang tidak terpakai dan banyak tersebar di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Sementara lahan pertanian yang ada saat ini harus dilindungi dari kegiatan konversi lahan.

"Ini menjadi PR Pak Jokowi sudah yang menargetkan 1 juta hektar lahan sawah (Per tahun). Ada lahan tidur yang bisa dialihfungsikan kemudian ada Undang-undang No. 41/2009 tentang perlindungan lahan pertanian," himbaunya.

Selain itu, untuk mendorong kedaulatan pangan, Jokowi diharapkan bisa menambah jumlah rumah tangga pertanian yang turun 5 juta kepala keluarga (KK) dari 31 juta di tahun 2003 menjadi 26 juta di tahun 2013. Penurunan rumah tangga pertanian disebabkan upah yang cukup rendah sehingga banyak yang beralih ke sektor industri.

Firmanzah juga mengimbau Jokowi menambah jumlah penyuluh pertanian yang saat ini jumlahnya masih kurang. Di Indonesia terdapat 78.000 desa sedangkan penyuluh pertanian yang dimiliki pemerintah hanya 40.000 orang yang terdiri dari 21.000 tenaga penyuluh PNS dan 19.000 kontrak.

"Lalu kemudian harus dibenahi infrastruktur dasar seperti irigasi dan waduk. Saya mendapatkan informasi Kementerian PU mendapatkan dana tambahan Rp 33 triliun dari jumlah itu Rp 8,5 triliun untuk membangun ketahanan pangan yaitu 13 bendungan. Ini sinyal positif untuk memperkuat tujuan kedaulatan pangan," jelasnya.

(wij/hen)