Pemerintah Pilih Gabung BUMN daripada Privatisasi

Jakarta - Meneg BUMN Soegiharto menegaskan, dirinya akan lebih fokus pada restrukturisasi BUMN seperti dengan melakukan penggabungan BUMN dibandingkan privatisasi dalam hal ini strategic sale. "Dengan penggabungan diharapkan costnya dapat ditekan sehingga kontribusi dividen dan pajak bisa naik tanpa mengurangi kepemilikan saham pemerintah," kata Meneg BUMN Soegiharto disela-sela Seminar di Graha Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (1/2/2005). Soegiharto menandaskan, kalaupun dalam 2 sampai 4 tahun ke depan perlu privatisasi, maka hanya akan dilakukan untuk penyebaran kepemilikan saham pada stake holder di Indonesia dalam rangka menerapkan best practices secara internasional. Lebih lanjut ia mengungkapkan rencananya untuk menggabung 80 BUMN perkebunan menjadi 14 BUMN dalam waktu dekat ini. Selanjutnya dalam jangka panjang 14 BUMN ini diharapkan bisa digabung menjadi 1 BUMN yang bisa bersaing secara internasional. Penggabungan itu bisa dilakukan per sektor, misalnya perusahaan sawit dengan perusahaan sejenis dll. Saat ini , lanjut dia, ada 4 BUMN perkebunan yang dimiliki pemerintah yang meliputi BUMN di bidang kelapa sawit, BUMN di bidang karet BUMN gula dan BUMN holtikultura. Menurutnya, dengan adanya penggabungan itu maka diharapkan nilai prusahaan bisa meningkat. Langkah ini dinilai lebih tepat jika dibandingkan dengan strategic sale yang benar-benar harus memperhatikan waktu. Ia juga menyebutkan, selain BUMN perkebunan, BUMN bidang pelabuhan yakni Pelindo dalam waktu dekat juga akan dilebur menjadi satu. (qom/)