PT Pos Minta Tambahan Subsidi

Jakarta - PT Pos Indonesia mengharapkan subsidi PSO (public service obligation) yang dianggarkan oleh Depkeu sebesar Rp 50 miliar dapat ditingkatkan. Alasannya, dengan dana yang hanya sebesar itu, maka dipastikan pelayanan PT Pos akan berkurang. "Kami minta subsidi ini agak ditingkatkan," kata Dirut PT Pos Indonesia Alinafiah saat RDP dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/2/2005).Ia menjelaskan, PT Pos sebelumnya mengajukan subsidi PSO sebesar Rp 161,85 miliar untuk mensubsidi 2.341 kantor. Itu artinya setiap kantor akan memperoleh jasa Rp 55,9 juta per tahun. "Tentunya dengan hanya mendapatkan subsidi Rp 50 miliar, maka kantor PT Pos yang akan mendapatkan jatah kurang dari 1.000 kantor," papar Alinafiah. Menurut Alinafiah PT Pos sebenarnya telah mambuat berbagi strategi untuk mengembangkan pertumbuhan bisnisnya pada tahun 2005. Namun, dengan adanya surat dari Dirjen Anggaran yang hanya memberikan subsidi PSO Rp 50 miliar, maka nampaknya berbagai strategi yang sudah dirancang akan dikaji ulang. Ia memaparkan, saat ini PT Pos peranannya masih sangat significan terutama di luar perkotaan karena pengiriman gaji, beasiswa maupun pengiriman lainnya masih mengandalkan jaringan PT Pos. Pada tahun 2003 lalu PT Pos mendapatkan subsidi PSO Rp 80 miliar dan untuk tahun 2004 mendapatkan subsidi Rp 80 miliar ditambah Rp 3,1 miliar sebagai cadangan. Mengenai kinerja perusahaan, Alinafiah menjelaskan, dari tahun ke tahun terus menunjukkan perbaikan. Jika pada tahun 2003 masih mengalami kerugian Rp 7 miliar, maka pada tahun 2004, berdasarkan laporan keuangan yang belum diaudit, PT Pos mendapatkan keuntungan Rp 2,4 miliar yang disebabkan tumbuhnya pendapatan hingga mencapai 5,1 persen. Tahun 2004 PT Pos memperoleh pendapatan sekitar Rp 1,3 triliun, Sedangkan tahun 2005, berdasarkan rencana bisnis, diharapkan pendapatannya tumbuh 13,42 persen. Berdasarkan data terkahir jumlah kantor pos di seluruh Indonesia mencapai 4.828 unit dengan jumlah SDM 24.139 pegawai. (qom/)