Deposito Dipecah-pecah Agar Terhindar dari Pajak, Sekarang Tak Bisa Lagi

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memberlakukan aturan baru untuk pada deposan atau pemilik deposito. Tidak ada pengecualian untuk deposan, karena semua akan dicek kepatuhan pajaknya.

"Berlaku untuk semua deposan, tapi mungkin kebanyakan orang kaya. Rakyat kecil mana punya deposito?" ujar Pejabat Pengganti Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Wahju K Tumakaka kepada detikFinance, Rabu (18/2/2015).

Wahju mengakui, dengan aturan sebelumnya masih ada celah untuk Wajib Pajak (WP) dengan deposito besar untuk menghindari kewajibannya. Misalnya dengan dana Rp 100 juta, deposan bisa mememecah dananya di bank-bank berbeda.

"Kan ada yang juga dibebaskan dengan jumlah tertentu itu. Misalnya dananya Rp 100 juta, kalau dipecah dengan dana di bawah batas minimal bisa tidak kena pajak," jelasnya.

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk bunga deposito adalah 20%. Aturan menyebutkan deposito tidak dipotong pajak bila tidak lebih dari Rp 7,5 juta.

Menurutnya, memecah-mecah deposito adalah upaya untuk mengelabui aturan pajak. "Penghindaran pajak kalau caranya begitu," tegasnya.

Dengan aturan baru, yaitu No PER-01/PJ/2015, deposan harus melakukan penyerahan bukti potong pembayaran pajak dan pelaporan jumlah deposito. Dengan demikian akan diketahui lebih jelas pajak yang seharusnya dibayar.

"Kita akan tahu berapa dana di rekeningnya. Bisa kita cek lebih lanjut pajak yang harusnya dibayar itu sesuai nggak," kata Wahju.

(mkl/hds)