Pemerintah Diminta Tak Naikkan Harga BBM Selama 2005

Jakarta - Sejumlah kalangan baik pengamat dan anggota DPR meminta agar selama tahun 2005 pemerintah tidak perlu menaikan BBM. Masalah dalam APBN bukan hanya pada subsidi saja tapi utang luar negeri. Lagi pula ada kemungkinan harga minyak dunia turun sebagai implikasi dari keberhasilan Pemilu di Irak.Pendapat itu salah satunya diungkapkan Drajad Wibowo, anggota Komisi XI pada diskusi Visi dan Misi SBY-JK, RPJM dan Program 100 Hari Penyimpangan Strategi dan Arah Kebijakan Ekonomi di Hotel Bumi Karsa, Bidakara, Jakarta, Rabu (2/2/2005). Menurut Drajad, salah penyebab kenaikan BBM bisa melonjak adalah kerena adanya mafia minyak Pertamina. "Mereka ini merusak tender minyak luar negeri karena kenaikan harga sampai 15 persen dari harga BBM normal," katanya. Sama seperti Drajad, pengamat ekonomi UGM Revrisond Baswir juga tidak setuju rencana kenaikan BBM pada tahun 2005. "Tahun 2005 BBM jangan naik dulu, tunda sampai tahun 2006," katanya."Bereskan dulu semua persoalan yang ada. Dan bersihkan mafia Pertamina," kataRevrisond.Menurut Revrisond, ada lima alasan kenapa subsidi BBM tidak perlu dicabut. Pertama, tren penghapusan subsidi tidak hanya melanda BBM. Dalam konteks BBM, penghapusan subsidi berkaitan langsung dengan liberalisasi terutama migas. Kedua, belanja utang, terutama luar negeri itu lebih besar. Jadi kurang lebihsebesar Rp 145 triliun. Ketiga, struktur ekonomi yang masih timpang, adanya gap yang cukup besar antara golongan kaya dan miskin. Keempat, terkait dengan soal kebocoran yang tidak hanya di Pertamina saja tapi juga APBN. Katanya, selama ini, kebocoran dalam APBN itu sangat tinggi sekali yakni sekitar 75 persen atau Rp 200 triliun.Kelima terkait masalah pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah harus terlebih dulu menyelesaikan kedua masalah itu baru kemudian menaikkan harga BBM.Revrisond mengajak masyarakat untuk berkampanye menolak kenaikan BBM. (mar/)