Selain MRT Jakarta, Sumitomo Pernah Bikin Kereta untuk AS Sampai Filipina

Selain MRT Jakarta, Sumitomo Pernah Bikin Kereta untuk AS Sampai Filipina

- detikFinance
Selasa, 03 Mar 2015 16:42 WIB
Foto: sumitomocorp.co.jp
Jakarta - Sumitomo Corporation dan Nippon Sharyo terpilih menjadi perusahaan yang memasok kereta api untuk Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Tahap I Lebak Bulus-Bundaran HI. Dua perusahaan ini mengklaim punya pengalaman yang mumpuni menggarap proyek kereta api di luar Jepang.

"Sumitomo Corporation dan Nippon Sharyo memiliki rekam jejak memasok kereta api secara global. Misalnya ke Amerika Serikat (AS), Taiwan, dan Filipina," sebut siaran tertulis Sumitomo yang dimuat di situs resminya, Selasa (3/3/2015).

Di Indonesia, lanjut siaran tersebut, Sumitomo dan Nippon Sharyo berharap bisa dipercaya lagi kala proyek MRT diperluas. PT MRT Jakarta sendiri berencana menambah jalur 8 km ke utara (Bundaran HI-Kampung Bandan) dan jalur-jalur lain di arah timur dan barat Jabodetabek (Cikarang-Balaraja) yang masih dalam studi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tidak hanya itu, MRT juga nantinya tidak hanya di Jakarta. Sejumlah kota-kota besar di Indonesia pun tertarik untuk memiliki MRT.

"Dengan rencana untuk membangun jalur-jalur baru baik di Jakarta dan sekitarnya maupun kota-kota lain, Sumitomo Corporation dan Nippon Sharyo berharap bisa kembali memberikan kontribusi. Sekaligus memperluas cakupan di pasar perkeretaapian Indonesia," sebut siaran itu.

Sebagai informasi, salah satu kota yang juga akan mengembangkan MRT adalah Surabaya. Biaya untuk membangun MRT di ibu kota Provinsi Jawa Timur itu mencapai Rp 2,5 triliun.

Dedy S Priatna, Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, sebelumnya mengatakan bahwa proyek MRT di Surabaya akan menjalani peletakan batu pertama (groundbreaking) tahun ini. MRT Surabaya akan menghubungkan Terminal Joyoboyo ke Pelabuhan Tanjung Perak dengan panjang 15 kilometer. MRT tersebut akan dilengkapi 26 stasiun.

Dedy menuturkan, total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 2,5 triliun dan semuanya akan ditanggung oleh pemerintah pusat.

(hds/hen)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads