Ini Wilayah Sumatera yang Belum Jadi Prioritas Pembangunan Tol

Jakarta - Dari rencana pembangunan Tol Trans Sumatera sepanjang 2.600 km mencakup 22 ruas, ada beberapa wilayah yang jadi prioritas pembangunan dan sebaliknya. Wilayah yang belum menjadi prioritas pembangunan tol adalah wilayah Banda Aceh-Medan dan Palembang-Jambi.

Sejak pemerintahan Presiden SBY, ada 4 ruas tol yang jadi prioritas pembangunan yaitu Palembang-Indralaya, Bakauheni-Terbanggi Besar, Pekanbaru-Kandis-Dumai, dan Medan-Binjai.

Pada saat pemerintahan Presiden Jokowi prioritas pembangunan di arahkan ke Tol Bakauheni hingga Tanjung Api Api sepanjang 434 km membutuhkan investasi Rp 50 triliun lebih. Sedangkan di sisi utara Sumatera yaitu Medan-Binjai juga sudah dimulai pembangunan konstruksi, karena pertimbangan untuk memecah kemacetan yang sudah parah di Medan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan secara tahapan prioritas, pembangunan akan dimulai dari Medan-Binjai hingga ke Pekanbaru. Selain itu, yang paling utama juga adalah pembangunan dari Tol Bakauheni hingga Palembang, lalu diperpanjang hingga ke Pelabuhan Tanjung Api Api, untuk mendukung integritas dengan proyek 'Tol Laut'.

"Belum sampai Banda Aceh, jadi saat sekarang yang kita lakukan dari Medan, mulai ke bawah yang kita harapkan mulai sedikit-sedikit dari Medan kemudian dari Lampung ke Palembang, di tengah masih putus-putus," kata Rini di Istana, Jakarta, Kamis (5/3/2015).

Rini mengatakan untuk wilayah Sumatera yang belum dapat prioritas pembangunan tol, maka akan dikembangkan kondisi jalan nasional yang sudah ada. Menurut Rini, wilayah yang belum jadi prioritas dibangun tol karena kawasan tersebut belum layak atau feasible bagi investasi tol termasuk oleh BUMN maupun swasta.

"Sehingga menghubungkan antara Palembang dengan Jambi dan seterusnya, kalau jalan nasional itu Kementerian PU," katanya.

Tol Bakauheni hingga Tanjung Api Api sepanjang 434 km akan dikerjakan secara keroyokan oleh BUMN selain Hutama Karya, antara lain Jasa Marga, Waskita Karya dan Wijaya Karya. Rini mengakui Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Hutama Karya sebesar Rp 3,6 triliun untuk membiayai proyek ini.

"Bakauheni sampai ke sebagai modal ya tapi kita tetap harus pinjam ya, nggak cukup untuk Bakauheni sampai Kayu Agung (wilayah antara Palembang dan Lampung)," katanya.

Rini menjelaskan sebelumnya proyek Tol Trans Sumatera selalu gagal saat dilelang ke investor tol karena tak menarik secara bisnis, terkait kelayakan volume kendaraan yang akan melintas.

"Jalur itu sudah dilelang tiga kali dan itu tidak ada yang mau, karena itu BUMN secara menyeluruh melakukan konsorsium, kenapa akhirnya BUMN berani melakukan ini? Karena kita melakukan integrasi secara total," katanya.

Yang dimaksud dengan integrasi total adalah pembangunan tol dalam satu rangkaian dan didukung peningkatan infrastruktur di sisi penyeberangan antara Merak dan Bakauheni, sehingga tol Bakauheni-Palembang, bahkan hingga ke Tanjung Api Api menarik secara bisnis.

"Penyeberangan mobol terintegrasi bisa menyeberang dalam 24 jam itu antara 8000 sampai 12.000 kendaraan per hari itu yang membuat jalan tol itu menjadi feasible secara bisnis," kata Rini.

(hen/hds)