Mentan: Bulog Tetap Eksekutor Pembelian Beras Petani

Jakarta - Perum Bulog akan tetap menjadi eksekutor untuk mengamankan harga beras di tingkat perani. Bulog nantinya tetap harus membeli beras petani sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah melalui Inpres."Kalau menurut saya, leadernya tetap Departemen Pertanian, tapi instrumennya nanti ada Bulog dan juga Dewan Ketahanan Pangan," kata ata Menteri Pertanian Anton Apriantono usai membuka Bazar dan Pameran Produk Pertanian di Taman Ria, Senayan, Jakarta, Sabtu (12/2/2005). Pernyataan Anton ini disampaikan menyusul akan segera keluarnya Inpres tentang beras yang memakai istilah harga pembelian pemerintah (HPP). Sejumlah kalangan mengkhawatirkan dengan dipakainya istilah HPP maka ada kemungkinan pembelian Bulog akan berada dibawah HPP. Hal ini berbeda dengan Inpres sebelumnya yang menggunakan istilah harga dasar pembelian pemerintah (HDPP). Menurut Mentan, inpres tentang beras ini akan dikeluarkan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi mengingat pembahasannya yang sudah mendekati final. "Insya Allah dalam waktu dekat akan dikeluarkan karena pembahasannya sudah mendekati final. Nantinya akan menggunakan istilah HPP," katanyaHarga Masih WajarDalam kesempatan itu Anton juga menyebutkan bahwa harga beras yang saat ini mulai merangkak naik masih dalam batas kewajaran dan belum terlalu tinggi. Disebutkannya, harga beras mulai naik karena saat ini panen baru mulai sehingga persediaan tidak terlalu berlimpah di samping juga terdapat faktor psikologis akibat rencana kenaikan BBM. "Tapi di sisi lain, kita harus pertimbangkan bahwa dengan kenaikan harga ini memberikan insentif yang baik buat petani padi asalkan kenaikannya tidak terlalu tinggi," katanya.Menurut Anton berdasarkan survei yang dilakukan Deptan di sejumlah daerah para petani mengaku gembira terhadap kenaikan harga beras akhir-akhir ini. "Saya sudah pantau di beberapa daerah harga gabah kering panen (GKP) sebesar Rp 1.350 per kilogram. Harga itu bagi petani sudah menggembirakan tetapi hal itu akan ada kekhawatiran kembai menurun kalau ada panen raya yang diperkirakan bulan depan," katanya.Oleh karena itu, kata Anton, hingga kini pemerintah belum akan membuka kran impor beras mengingat persediaan beras di dalam negeri sangat cukup. (mar/)