Curhatan Gubernur Malut: Belum Ada Jalan Beraspal dan Minta Dibangun Tol

Maluku Utara - Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba ingin penduduknya bisa menikmati infrastruktur jalan beraspal. Abdul meminta Presiden Joko Widodo membangun ribuan kilometer jalan termasuk jalan tol di provinsi baru tersebut. Saat ini, pembangunan tol banyak dibangun di Jawa-Bali dan Sumatera, hanya sedikit di Indonesia Timur.

"Khusus untuk di Malut yang sangat diharapkan adalah tol darat," kata Gubernur Abdul Gani.

Hal tersebut dikatakan Abdul Gani pada acara pencanangan pembangunan Sofifi, Ibukota Provinsi Malut sebagai kota baru oleh Presiden Jokowi di Sofifi, dikutip dari situs Kementerian PU-Pera, Minggu (10/5/2015).

Gubernur berharap dalam empat tahun kedepan masyarakat bisa mengelilingi Pulau Halmahera, Pulau Bacan, Pulau Morotai, Kepulauan Sula dan pulau-pulau besar lainnya melalui jalan beraspal.

Dia menuturkan, Malut menjadi provinsi baru dan lepas dari provinsi induknya di Maluku pada 16 tahun silam. Pelepasan Ibu Kota Provinsi dari Ternate ke Sofifi sudah dilakukan sejak 2010. Namun hingga sekarang, infrastruktur jalan belum memadai.

"Sampai kini belum ada jalan hotmix di ibu kota provinsi kami. Oleh sebab itu, Pak Presiden, tolong dapat dibangun ribuan kilometer," kata Abdul Ghani.

Pada kesempatan itu juga ia menggaris bawahi tiga hal utama terkait pembangunan daerah. Pertama, percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan sarana pendukung agar mampu menyokong kegiatan ekonomi sehingga kesejahteraan rakyat dapat terangkat. Kedua, Sofifi dapat masuk dalam daftar pembangunan kota baru. Ketiga, terkait energi, pengembangan kelistrikan agar turut menjadi fokus pembangunan.

Atas permintaan tersebut, Presiden menyatakan pemerintah akan menggelontorkan dana sebesar Rp 3 triliun untuk infrastruktur jalan.

"Jadi jangan ada yang mikir presiden ke sini ngapain. Bawa triliunan. Ini memulai pembangunan dari kawasan timur yang sering saya sampaikan," kata Jokowi.

Sekretaris Daerah Halmahera Selatan Helmi Surya menambahkan, selain jalan, prioritas pembangunan juga meliputi eksistensi infrastruktur, khususnya dermaga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Infrastruktur jalan untuk daerah transmigrasi sekaligus bagi kelancaran pertambangan juga menjadi fokus paparan Wakil Bupati Halmahera Timur, Muh Din, mengingat wilayahnya merupakan daerah deposit nikel, bauksit, dan tembaga.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono menyatakan pemerintah telah menganggarkan dana Rp 56,97 triliun untuk infrastruktur jalan di seluruh Indonesia untuk tahun 2015. Seperti yang disampaikan Basuki Hadimuljono, beberapa waktu lalu, alokasi APBN-P 2015 untuk infrastruktur jalan tersebut dipakai untuk 40 kilometer jalan tol, membangun jalan baru 497 kilometer, pelebaran 2.000 kilometer jalan, dan rekonstruksi 1.865 kilometer.

(zul/hen)