Dipanggil DPR, Menkeu Jelaskan Soal Lesunya Ekonomi

Dipanggil DPR, Menkeu Jelaskan Soal Lesunya Ekonomi

Maikel Jefriando - detikFinance
Rabu, 27 Mei 2015 16:17 WIB
Dipanggil DPR, Menkeu Jelaskan Soal Lesunya Ekonomi
Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dipanggil rapat oleh Komisi XI DPR. Anggota DPR meminta Menkeu menjelaskan kondisi perlambatan ekonomi.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi XI, Fadel Muhammad, dan dihadiri 28 orang anggota dari 8 fraksi.

"Kita melihat ekonomi kuartal I hanya sebesar 4,7%, maka kita perlu meminta penjelasan dari Menkeu," ungkap Fadel, membuka rapat di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (27/5/2015)

Di samping itu, Fadel meminta penjelasan terkait dengan posisi terakhir dari penerimaan negara dan belanja. Karena sudah akan memasuki‎ semester II, sehingga perlu diperhitungkan lebih lanjut risiko fiskal yang ditimbulkan.

"Penerimaan dan belanja menjadi sesuatu yang penting untuk kita ketahui, karena kita ingin tahu sampai akhir tahun, posisinya seperti apa. Jadi kita tahu bagaimana risiko yang ditimbulkan," terangnya.

Bambang menje‎laskan, perlambatan ekonomi tak lepas dari kondisi global. Negara-negara seperti China, Rusia, dan Brasil juga mengalami persoalan yang sama.

Penyebabnya adalah harga komoditas yang masih rendah. Terutama untuk komoditas yang menjadi andalan Indonesia, yaitu di sektor pertambangan dan perkebunan. Sampai sekarang belum ada tanda harga tersebut akan naik.

"Sejak 2012 harga komoditas dunia sudah turun, dan Indonesia sudah kena dampak," jawab Bambang.

Selanjutnya adalah perlambatan ekonomi China. Sebagai mitra ekspor dagang utama Indonesia, perlambatan ekonomi China ini sangat berpengaruh. Di samping itu, juga ada pengaruh yang datang dari Amerika Serikat, ini terkait rencana kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Sentral AS yaitu Federal Reserve (The Fed).

"Masih‎ ada ketidakpastian yang semakin kuat. Karena waspadai setiap saat di semester II maka siap-siap hadapi kenaikan suku bunga," terangnya.

Dari dalam negeri, adalah persoalan pencairan anggaran‎ yang memang terlambat dari jadwalnya. Karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015 baru disahkan pada Februari.

"Dari dalam negeri, memang masalahnya adalah pencairan anggaran yang terlambat jadi investasi pemerintah belum optimal. Kalau konsumsi masih stabil, dan ekspor impor juga negatif dan investasi asing juga masih 4,4%," tukasnya.

(Maikel Jefriando/Wahyu Daniel)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads