Hal ini disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada detikFinance usai mendampingi JK yang mengunjungi kediaman orangtuanya di Desa Mallari, Kec. Awangpone, Bone, sabtu (6/6/2015).
"Bedah rumah ini tidak berdiri sendiri, ini program untuk pengentasan daerah-daerah kumuh, bedah rumah di Bone jadi percontohan daerah lain di Indonesia," ujar Basuki.
Sebelum JK meninggalkan kediaman orangtuanya, JK melakukan pertemuan dengan Menteri Basuki yang didampingi Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin di balkon rumah panggung orang tua JK.
Dirjen Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin menyebutkan, bahwa dalam kunjungan Wapres di kampung halamannya, telah dipilih sebanyak 247 rumah dari 11 desa di Kec. Awangpone, untuk mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
"Untuk seluruh Indonesia ada sekitar 70 ribu rumah tidak layak huni yang akan diberikan bantuan Bedah Rumah, biayanya sekitar Rp 1,5 triliun," pungkas Syarif.
Setiap rumah tidak layak huni yang akan mendapat bantuan bedah rumah atau BSPS, harus memenuhi beberapa persyaratan yang di antaranya, rumah yang akan direnovasi merupakan milik sendiri dan rumah satu-satunya. Selain itu harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kantor kelurahan atau desa setempat, yang dilengkapi foto rumah yang akan direnovasi. Serta bersedia merampungkan renovasi rumahnya secara swadaya.
(mna/rrd)











































