"Tadi bahas tentang rencana perkeretaapian di Pulau Kalimantan. Kedua, mengenai program pembangunan kereta api umum yang diinisiasi pihak swasta," kata Jonan di kantor Wapres, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2015).
Beberapa proyek yang ada saat ini tinggal menunggu surat dari kementerian pendukung, salah satunya dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selain itu ada beberapa pihak swasta yang mengajukan ke pemerintah untuk ikut dalam proyek kereta api Kalimantan Timur (Kaltim).
"Di Kaltim sudah dimulai tinggal ada beberapa permohonan surat dari pemerintah, yakni dari Kemenkeu kalau dapat didukung pembangunan kereta api ini di Kaltim dapat segera berjalan.
"Ketiga, kalau Provinsi lain di Kaltim yang inisiasinya dari pihak swasta mengusulkan kembali apakah mau kereta khusus atau yang dalam bentuk konsorsium beberapa perusahaan," jelas Jonan.
Ia menambahkan, JK meminta pembangunan kereta api untuk lintas umum di Kalimantan harus bisa tersambung baik dengan sarana transportasi umum lainnya.
"Diputuskan Wapres nanti konektivitasnya harus bisa disambung baik dari pihak swasta maupun pemerintah dalam lintas umum," tuturnya.
Seperti diketahui, Mulai tahun 2016 pemerintah akan membangun sarana tranportasi dan perhubungan berupa rel kereta api sepanjang lebih dari 2.428 km yang membentang dari Pontianak, Banjarmasin hingga Samarinda.
Saat ini satuan kerja di bawah koordinasi kementeriannya tengah melakukan studi kelayakan terhadap megaproyek senilai Rp 22,9 triliun tersebut.
(ang/rrd)