Hal ini terjadi, saat Amran memimpin rapat koordinasi penyerapan gabah/padi periode tanam April-September 2015, di Gedung Balai Prajurit Makodam V/Brawijaya, Surabaya, Selasa (23/6/2015).
Saat itu, perwakilan dari dinas pertanian Kabupaten Bojonegoro meminta bantuan kepada Menteri Amran agar ada keringanan biaya listrik bagi petani padi, yang dikenakan biaya listrik untuk industri, akibat jauhnya menarik kabel dari tiang listrik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahkan, Amran meminta kepada seluruh peserta yang mengetahui nomor telepon PLN Divre Jatim bisa segera menelepon. "Kalau ada yang punya segera telepon PLN Jatim telepon supaya tahu kalau kita di sini," imbuhnya.
Ia juga berpesan, agar jangan pernah membawa masalah pulang setelah rapat. "Kalau ada masalah lalu menunggu saya laporkan ke Menteri BUMN tidak akan selesai. Langsung kita telepon Dirut PLN dan kita eksekusi di lapangan. Untuk Bojonegoro setelah selesaikan dengan PLN yang menuju ke sini," pungkas Amran.
Ia menambahkan jika upaya rakor ini bertujuan untuk mencapai target 2 juta ton beras dalam dua bulan. "Ini tujuan saya ke sini untuk menyelesaikan masalah biar Jatim bisa capai target 2 juta ton beras untuk nasional dan 500 ribu ton untuk Jatim," tandas dia.
(ze/dnl)











































