Total komitmen utang yang akan diberikan China adalah US$ 50 miliar, atau setara Rp 650 triliun (asumsi kurs US$ 1=Rp 13.000).
Anggota Komisi VI DPR mempertanyakan maksud China memberikan utang kepada BUMN sebesar itu. Jumlah utang yang begitu besar mengkhawatirkan. Bila terjadi guncangan ekonomi dan BUMN tidak bisa membayar utangnya, maka aset BUMN bisa diambil
"Saya concern (perhatian) pinjaman Rp 650 triliun. Jangan sampai modus ambil alih BUMN, lewat utang kemudian aset dan saham. Kita default (gagal bayar utang) akan terambil, maka kita harus jeli amankan aset-aset kita," kata Anggota Komisi VI DPR, Muhammad Haikal, saat rapat kerja antara Komisi VI DPR dan Menteri BUMN Rini Soemarno di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2015).
Menjawab keraguan tersebut, Rini, menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberi pesan kepada Presiden China, Xi Jinping agar menyediakan produk dan perusahaan kompeten untuk bekerjasama dengan BUMN di Indonesia.
"Dulu b to b (business to business) dengan kualitas BUMN bukan nomor 1 tapi nomor 3. Sekarang China tunjuk Bappenas di sana, lihat BUMN mereka yang world class dan masuk Fortune 500. BUMN terbaik, akan kerjasama," kata Rini.
Pinjaman kali ini, kata Rini, bersifat komersial dengan skema jangka panjang. Rini menyebut pemerintah Indonesia menjaga betul agar proses kerjasama dan Pemberian kredit berjalan dengan baik meskipun prosesnya bersifat b to b.
"Nanti kerjasama b to b. Proses kredit seperti BUMN. Kita jaga pinjaman spesifik. Jangka waktu jangka panjang dengan suku bunga 2-3%," ujarnya.
(feb/dnl)
