Jokowi dan Para Menteri Buka Puasa Bareng Pengusaha

Jakarta - Kalangan dunia usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar agenda buka puasa bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan.

Acara ini dijadwalkan mulai pukul 17.00 WIB. Selain Presiden, perwakilan pemerintah lainnya adalah para menteri kabinet kerja, seperti Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, dan Menteri Perindustrian Saleh Husin.

Dalam informasi yang diterima detikFinance, Jumat (10/7/2015) agenda akan diawali dengan sambutan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Suryo Bambang Sulisto. Kemudian diikuti dengan sambutan dari Presiden Jokowi.

Selanjutnya adalah mendengarkan tausiah dan sekaligus berbuka puasa serta ibadah Sholat Maghrib. Rencananya juga‎ akan ada sesi diskusi antara pengusaha dengan Presiden Jokowi secara langsung.

Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto mengatakan, di tengah-tengah tantangan ekonomi yang harus dihadapi, dunia usaha memandang bahwa sinergitas para pelaku ekonomi tidak hanya dari sisi swasta tetapi pemerintah juga memiliki peranan penting dalam menggerakan roda ekonomi nasional.

"Meski kondisi perekonomian mengalami penurunan, namun secara umum fundamental ekonomi Indonesia masih baik dan berpotensi lebih meningkat bila pemerintah memiliki resep khusus untuk memperbaiki ekonomi," ujar SBS dalam keterangan tertulisnya.

Hingga saat ini, kata Suryo masih banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang menunjang dunia usaha dan tidak jarang terlalu sektoral sehingga tidak mempertimbangkan dampaknya kepada sektor-sektor lain. Dia mencontohkan, kebijakan yang cukup menjadi hambatan seperti pajak, bea masuk dan pajak ekspor.

"Mungkin sepintas kebijakan-kebijakan itu menguntungkan tetapi kenyataannya dampaknya tidak begitu baik. Kami berharap setiap kebijakan itu bisa benar-benar dipikirkan dan disaring terlebih dahulu. Kami meminta Bapak Presiden bisa memberikan arahan yang lebih jelas kepada menteri-menterinya untuk mengeluarkan kebijakan yang tepat dan business friendly," pungkasnya.

(mkl/ang)