Perumahan Elit Rogoh Rp 250 M Buat Akses Tol Sendiri, Dari Mana Duitnya?

Jakarta -

Pembangunan akses tol yang langsung menuju kawasan perumahan elit semakin marak dilakukan oleh kalangan pengembang. Tak tanggung-tanggung, investasi yang digelontorkan mencapai ratusan miliar rupiah.

Contoh saja konsorsium 3 pengembang, Agung Sedayu, Metland, dan Gold Land sampai harus merogoh kocek hingga Rp 250 miliar untuk membangun akses tol baru di KM 11 Jalan Tol Jakarta-Tangerang. Saat ini pembangunan telah selesai tinggal menunggu pengoperasian yang direncanakan pada Agustus mendatang.

Mereka ternyata tak sediri. Di tahun 2014, Lippo Cikarang‎ resmi mengoperasikan gerbang tol Cibatu yang terhubung dengan KM 34 Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Untuk mewujudkan proyek tersebut, grup usaha Lippo ini juga merogoh Rp 250 miliar.

Lalu siapa yang harus membayar besarnya kebutuhan biaya investasi pembangunan akses tol baru tersebut?

Vice President Corporate Planing Jasa Marga Dedy Krisnawan mengatakan, ada sejumlah skenario yang dapat dilakukan untuk membiayai proyek-proyek yang tergolong di luar rencana awal tersebut.

"Pertama adalah full dari pihak Pengembang. Dari pembebasan lahan, cari konsultan, studi kelayakan sampai pembangunan kosntruksi. Itu full dari pengembang, Jasamarga tinggal operasikan," ujar dia dalam temu media di Kantor Pusat Jasa Marga, Jakarta, Jumat (11/6/2015).

Opsi kedua adalah sharing alias patungan antara pengembang dengan Pemerintah Daerah. "Karena biasanya ini terkait pengembangan kawasan. Kalau dianggap ada manfaat yang bisa diterima Pemda, pengembang bisa berkonsultasi ke sana (Pemda)," tuturnya.

Opsi ke tiga adalah‎ sharing (berbagi) antara pengembang dengan pengelola jalan tol. "Pengelola jalan tol bangun konstruksinya, pengembang kebagian bebasin lahan. Atau sebaliknya. Opsi terakhir kombinasi semuanya," tambah dia.

Yang mana pun opsi yang dipilih, sambung dia, sangat ber‎gantung pada hasil negosiasi dan pembicaraan antara berbagai pihak terkait. "Ini sifatnya B to B (business to business). Jadi nggak bisa dikatakan siapa yang pasti tanggung biayanya. Pasti bergantung negosiasi bisnisnya," pungkas dia.

(dna/rrd)