Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggenjot pembangunan kereta cepat dengan rute Halim di Jakarta ke Gedebage di Bandung. Proyek ini akan digarap oleh PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) asal China.
Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hermanto Dwiatmoko menyebut pihaknya belum menerima hasil kajian dari pihak konsorsium penggarap proyek high speed railway tersebut.
Maka dari itu, Kemenhub sebagai regulator kereta api belum menerbitkan berbagai izin untuk pembangunan kereta cepat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti diketahui, konsorsium BUMN RI yang diketuai oleh WIKA akan menggandeng China Railway untuk pengembangan dan pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung.
Hermanto menambahkan, Kemenhub saat ini masih berpatokan terhadap kajian kereta cepat yang telah dibuat oleh Jepang melalui Japan International Corporation Agency (JICA).
Terkait penerbitan izin kepada BUMN RI dan China untuk usulan kereta cepat tersebut, Kemenhub tidak mau tergesa-gesa. Kemenhub belajar dari proyek inisiasi swasta seperti monorel Jakarta yang mangkrak selama bertahun-tahun pasca groundbreaking.
"Kalau sudah dibangun terus nggak ada yang naik bagaimana. Kita concern di sana. Jangan sekedar bangun saja tapi nanti malah bebani pemerintah. Bukan kita bermaksud menghalangi," ujarnya.
(feb/ang)










































