Sesuai Perintah Jokowi, 25% Proyek Listrik 35.000 MW Wajib 'Hijau'

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang, Garut, Jawa Barat, pekan lalu, mengeluarkan perintah agar para menterinya memberikan prioritas para proyek listrik energi baru terbarukan alias 'energi hijau'.

Saat ini pembagkit listrik di Indonesia masih mengandalkan sumber energi batu bara, gas bumi, dan sebagian BBM. Target pemerintah, 25% proyek pembangkit listrik 35.000 MW harus memakai energi terbarukan.

Dalam rapat di Kantor Wakil Presiden kemarin, diputuskan, bahwa dari mega proyek pembangkit listrik 35.000 MW, 50% berasal dari batu bara, 25% berasal dari gas bumi dan 25% wajib dari pembangkit energi baru terbarukan.

"Hasil rapat dengan Wapres kemarin di sektor listrik diputuskan, bahkan dari program 35.000 MW 25%-nya harus berasal dari energi baru terbarukan, baik itu panas bumi, air, angin, dan lainnya," ungkap Menteri ESDM Sudirman Said, ditemui di Kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Rabu (15/7/2015).

Sudirman mengungkapkan, sebelumnya porsi PLTU batu bara dari proyek 35.000 MW mencapai 65% lebih, pasalnya dengan batu bara biaya produksi listrik lebih murah dan produksi batu bara nasional masih berlimpah, bahkan saat ini sebagian besar justru diekspor.

"Sekarang sudah diputuskan minimal dari program 35.000 MW, 8.000 MW nya harus berasal dari energi baru terbarukan," ungkap Sudirman.

Ia mengakui, investasi pembangkit listrik dari energi baru terbarukan jauh lebih mahal dibandingkan pembangkit batu bara atau gas bumi, tapi masih lebih murah dari pada pembangkit yang menggunakan diesel.

"Walau mahal, tapi kalau tidak dimulai dari sekarang kapan lagi, harus sekarang. Agar lebih murah investasinya, investor akan diberikan banyak insentif," kata Sudirman.

(rrd/hen)