Panitia Anggaran Belum Bisa Bahas Rencana Kenaikan BBM

Jakarta - Panitia Anggaran DPR RI belum bisa melakukan pembahasan terhadap rencana pemerintah mengurangi subsidi BBM dengan jalan menaikkan harga BBM. Pasalnya, pemerintah belum menyerahkan hasil audit harga pokok setiap jenis BBM."Sesuai dengan catatan dalam APBN 2005 ada beberapa yang belum dipenuhi pemerintah yaitu pada Januari 2005 pemerintah harus sudah serahkan audit harga pokok BBM untuk setiap jenisnya," kata Ketua Pantia Anggaran Emir Muis usai rapat konsultasi tertutup dengan Menkeu Jusuf Anwar di Gedung DPR/MPR Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (24/2/2005) dini hari pukul 01.16 WIB.Menurut Emir, semestinya pemerintah sudah melaksanakan audit tersebut karena tercantum dalam catatan UU APBN. "Mestinya departemen teknis yang melakukan yakni Departemen ESDM. Kita minta segera diselesaikan karena dengan adanya audit kita bisa tentukan berapa sebenarnya kebutuhan subsidi," tutur Emir.Selanjutnya Emir juga menyebutkan, panitia anggaran tidak akan membabi buta menolak kenaikan harga BBM. Karena kenaikan BBM atau pengurangan subsidi memang diperlukan sebagaimana diamanatkan propenas. "Hanya saja, sekarang yang jadi masalah adalah efek samping dari kenaikan BBM. Harga-harga sudah pada naik, ini jelas membebani masyarakat," katanya.Emir menuturkn, pemerintah juga perlu meminta persetujuan panitia anggaran terkait dengan penggunaan dana dalam APBN bagi program kompensasi. "Kalau ingin menggunakan uang negara untuk kompensasi atas pengurangan subsidi BBM itu harus persetujuan panitia anggaran karena itu uang negara," tuturnya.Revisi APBN Dalam kesempatan yang sama Emir juga mengungkapkan, sebagian besar anggota panitia anggaran berpendapat kenaikan harga BBM sebaiknya dibarengkan dengan pembahasannya dengan revisi APBN. "Kita inginkan pembahasannya sekalian dengan revisi APBN-nya. Mestinya revisi itu dilakukan pada Juni tapi kita bisa maju," katanya.Emir menyatakan, dana kompensasi BBM akan berada di luar dana subsidi yang diharapkan pemerintah di kisaran Rp 39,8 triliun. Hal ini lah yang dipastikan tetap penambah defist anggaran."Defisitnya kalau menurut saya ancar-ancarnya mungkin tahun 2005 ini diatas 1 persen tapi kita berharap jangan sampai 1,3 persen," katanya.Ditambahkan Emir, jika defisit anggaran semakin besar maka dipastikan kupon dalam penerbitan obligasi negara akan semakin mahal sehingga sumber pembiayaan juga semakin mahal. Padahal pemerintah pada tahun 2005 ini akan mengandalkan penerbitan obligasi dibandingkan dengan sumber pembiayaan dari bilateral. (mar/)