Bangun Pipa Tinja, Pemerintah Ngutang ke Jepang Rp 6 Triliun

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan Rp 6 triliun untuk membangun saluran pipa sanitasi pembuangan tinja di DKI Jakarta.

Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerin PUPR Dodi Krispatmadi mengatakan, alokasi tersebut akan dipakai untuk pembangunan pipa tinja di 2 zona wilayah di ibukota.

"Pembangunan saluran limbah tinja di Jakarta ada 16 zona. Yang sudah ada saat ini yaitu zona 0 di Setiabudi. Kita bangun zona 1 di Pluit sampai Istana. Dan zona 6 di daerah Jakarta Barat, saya lupa tepatnya. Tahun depan mulai zona 1 dan 6 dulu. 14 zona lain akan bertahap," kata Dodi di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (11/8/2015).

Dodi mengungkapkan, pihaknya menargetkan tahun 2016 sudah menyelesaikan desain awal dan tender pemasangan pipa pada 2017.

"Jakarta lagi didesain oleh konsultan. Dan akan ditenderkan 2017. Tahun ini masih persiapan, 2 zona di Jakarta ini total anggaran tahap pertama Rp 6 trilun untuk pembangunan dan desain Rp 100 miliar," ujarnya.

Dodi beralasan, mahalnya biaya pembangunan saluran pipa tinja tersebut karena lumpur tinja berbeda dengan pipa air.

"Air limbah tinja ini tidak seperti air minum. Kemiringan harus dihitung. Survei elevasi sangat penting untuk gravitasi. Beda sama air yang tinggal pakai tekanan udara sudah naik. Jadi mahal sekali. Kalau desain sudah bagus, baru layak didender," katanya.

Terkait sumber dana, Dodi mengatakan, salah satunya berasal dari pinjaman dari Japan International Corporation Agency (JICA).

"Dana dari pinjaman JICA. Kalau DKI Mintanya mau danai pelunasannya 47%, dan sisanya dari APBN, tapi masih digodok, jadi belum ada kesepakatan final," tutupnya.

(rrd/rrd)