LRT Jabodetabek Batal Groundbreaking, Jokowi Pun Turun Tangan

LRT Jabodetabek Batal Groundbreaking, Jokowi Pun Turun Tangan

Feby Dwi Sutianto - detikFinance
Rabu, 19 Agu 2015 08:50 WIB
LRT Jabodetabek Batal Groundbreaking, Jokowi Pun Turun Tangan
Jakarta - Pengembangan moda angkutan massal berbasis rel jenis Light Rail Transit (LRT) sudah dinanti-nanti warga Jakarta dan sekitarnya. Alasannya, warga Jabodetabek setiap hari berhadapan dengan kemacetan parah.

Di tengah harapan besar terhadap proyek kereta ringan ini, muncul kabar bila proyek LRT fase I untuk rute Cibubur-Dukuh Atas ditunda alias batal groundbreaking pada 17 Agustus 2015.

Proyek ini rencananya dikembangkan oleh Konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diketuai oleh PT Adhi Karya Tbk (ADHI). Selain BUMN, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berencana membangun 7 koridor LRT di dalam kota Jakarta.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Proyek ini juga belum dimulai karena masih menunggu payung hukum untuk penugasan. Akhirnya, Presiden Joko Widodo turun gunung menyelesaikan persoalan LRT.

Jokowi memanggil jajaran terkait yang memberi izin hingga pengembang proyek LRT. Mau tahu, perjalanan LRT menuju groundbreaking, berikut ini rangkumannya seperti dikutip detikFinance, Rabu (19/8/2015).

Batal Groundbreaking 17 Agusutus

Proyek pengembangan Light Rail Transit (LRT) rute Cibubur-Dukuh Atas batal groundbreaking pada 17 Agustus kemarin. Pengembangan kereta ringan yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini masih menghadapi persoalan.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno usai Upacara Bendera di Kementerian BUMN kemarin.

"LRT ada beberapa kendala," kata Rini.

Namun Rini enggan menjelaskan secara detail persoalan pengembangan LRT.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Adhi Karya Tbk (ADHI) Kiswodarmawan menjelaskan pengembangan proyek LRT fase I akan dimulai setelah pihaknya mengantongi revisi Peraturan Presiden (Perpres) penugasan. Perpres dibutuhkan sebagai payung hukum untuk membangun angkutan massal berbasis rel itu.

Kemacetan di Jakarta Bisa Semakin Parah

Pengamat Transportasi Djoko Setijawarno menyebut tertundanya pengembangan angkutan massal berbasis rel tersebut bisa memperparah kemacetan kendaraan di DKI Jakarta. Padahal, proyek LRT digagas untuk mengurai kepadatan lalu lintas dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dari pusat pemukiman di pinggiran Jakarta seperti Cibubur menuju pusat kota.

"Kemacetan di Jakarta bisa semakin parah. Waktu perjalanan semakin bertambah," kata Djoko kepada detikFinance.

Rencana awal, LRT Cibubur-Dukuh Atas akan beroperasi berbarengan dengan rampungnya proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia pada semester-I 2018. Rencana pengoperasian LRT berpotensi mundur karena proyek belum juga dimulai.

Dampak negatif lainnya, kata Djoko, aktivitas warga Jakarta dan sekitarnya lebih banyak dihabiskan di jalan karena kondisi lalu lintas semakin padat dan alternatif angkutan massal masih minim.

"Ini mengganggu produktivitas orang juga. Maka sebaiknya disarankan pindah kerja atau tempat tinggal yang mendekati lokasi kerja," ujarnya.

Kemenhub Belum Menerima Proposal LRT Jabodetabek

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai regulator transportasi belum menerima proposal resmi pengembangan proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek. LRT ini rencananya dikembangkan konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diketuai oleh PT Adhi Karya Tbk (ADHI).

Tahap awal, Adhi Karya akan membangun kereta ringan fase-I rute Cibubur-Dukuh Atas. LRT ini nantinya berperan sebagai feeder dari Mass Rapit Transit (MRT) Jakarta rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia.

"Adhi Karya belum mengajukan secara resmi proposal ke kita," kata Kepala Subbagian Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Joice Hutajulu kepada detikFinance.

Joice mengaku pihaknya memang pernah berbicara dan mendengar pemaparan rencana LRT versi BUMN. Namun pada tahap berikutnya, Adhi Karya masih belum merampungkan proposal. Proposal berisi hasil studi kelayakan proyek LRT.

"Dia baru konsultasi rencana," ujarnya.

Bila telah memasukkan proposal, Kemenhub baru menerbitkan izin rute atau trase.

Jokowi Panggil Menteri dan Ahok ke Istana Bahas LRT

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat kabinet terbatas (ratas) dengan beberapa menteri di Istana Negara, Jakarta. Ratas kali ini membahas proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT).

Hadir pada ratas ini di antaranya adalah Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Rizal Ramli, Mensesneg Pratikno, Menteri PPN/Bappenas Sofyan Djalil dan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Poernama atau Ahok.

Rini Soemarno Kesal Kepada Bawahan Terkait Persiapan LRT

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno terlihat kesal usai mengikuti rapat terbatas (ratas) membahas proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara. Ratas yang dimulai pukul 14.30 WIB berakhir pada pukul 16.30 WIB.

Dengan nada keras, Rini memarahi bawahannya karena merasa ada laporan proyek LRT yang kurang lengkap.

"Kamu bilang sudah beres, kok masih banyak dipertanyakan. Saya mau setelah ini, kumpul semua di kantor saya," kata Rini dengan mimik kesal kepada bawahannya di Istana Negara.

Proyek ini dikerjakan secara konsorsium dengan ketua PT Adhi Karya Tbk (ADHI). Tahap awal, Adhi Karya akan membangun kereta ringan rute Cibubur-Dukuh Atas. Awalnya, proyek ini direncanakan groundbreaking pada 17 Agustus 2015 namun terpaksa ditunda.

Ahok Tak Ingin Terburu-buru Groundbreaking LRT

Gubernur DKI Jakarta Basuki Purnama (Ahok) mengaku tidak ingin terburu-buru untuk groundbreaking proyek Light Rail Transit (LRT) di Jakarta. Ahok beralasan, pihaknya tidak mau proyek angkutan massal berbasis rel berhenti di tengah jalan karena persiapan yang asal-asalan.

Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan membangun 7 koridor di dalam kota.

"Saya juga nggak mau sekedar groundbreaking, terus berhenti," kata Ahok saat ditemui di Istana Negara.

Ahok menyebut pihaknya harus menunjuk kontraktor pelaksana terlebih dahulu sebelum memulai pembangunan LRT. Proses penunjukan juga tidak bisa asal-asalan karena bisa bermasalah secara hukum di kemudian hari.

"Harusnya groundbreaking kontraktor pemenang sudah dapat. Kita suruh BUMD tunjuk kontraktor pemenang, kita juga takut kan. Dasarnya apa main tunjuk langsung," ujarnya.

Bila payung hukum telah jelas dan proses persiapan telah tuntas maka Pemprov DKI akan memulai pembangunan, 2 dari 7 koridor LRT pada awal 2016.

"Mudah-mudahan bisa 2 koridor di awal tahun," ujarnya.

Menko Perekonomian Ungkap 1 Persoalan Proyek LRT yang Belum Selesai

Menteri Kordinator Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan ada 1 persoalan pada proyek pengembangan Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek yang belum memperoleh jalan keluar.

Persoalan tersebut akan dituntaskan dalam waktu dekat sebelum proyek kereta ringan yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut bisa groundbreaking. Namun Darmin enggan menjelaskan topik yang masih menjadi kendala.

Hal ini disampaikan oleh Darmin usai mengikuti rapat terbatas LRT di Istana Negara.

"Setelah diskusi panjang, terus terang masih ada 1 topik lagi yang belum bisa ditemukan kesepakatannya. Pilihannya ada tetapi kesepakatannya belum ketemu sehingga akan pakai waktu 2 hari menyelesaikan itu," kata Darmin.

Darmin menjamin minggu depan persoalan terkait persiapan proyek LRT telah tuntas.

"Pilihannya ada tetapi kesepakatannya belum ketemu sehingga akan pakai waktu 2 hari menyelesaikan itu. Sehingga paling tidak awal minggu depan punya keputusan yang bulat mengenai LRT ini," ujarnya.

Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu mengaku proses pembahasan LRT berjalan seru. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan proyek memiliki pandangan masing-masing.

"Memang pembahasan berlangsung menarik dan dalam dan kita cukup berbahagia bahwa masing-masing ya paling berkepentingan menyampaikan seluruh concern dan seluruh kekhawatiran dan harapannya. Sehingga diskusinya memang menjadi cukup dalam," tuturnya.

Jokowi Minta LRT Groundbreaking Sebelum 31 Agustus

Presiden Joko Widodo (Jokowi) inginkan dalam dua hari ke depan sudah ada kesepakatan. Jokowi juga memberikan tenggat waktu hingga 31 Agustus 2015 untuk dimulainya konstruksi proyek transportasi massal ini.

"Intinya beliau memberi batas waktu sebelum 31 (Agustus) semua persoalan harus selesai dan kita mulai groundbreaking," ungkap Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantor Presiden, Jakarta.

Menurut Pramono, Presiden Jokowi cukup maklum dengan keterlambatan dari proyek LRT, karena proyek ini persoalan besar. Sehingga harus diperhitungkan secara matang dan meminimalisir kesalahan.

"Bahkan tadi presiden sampaikan jangan kita mengulangi kegagalan di beberapa negara yang membangun dengan terburu-buru," terangnya.

Salah satu yang diperdebatkan adalah persoalan trase atau rute LRT. Namun secara prinsip, Pramono menilai sudah ada titik temu usai rapat tadi. Meski ada beberapa hal yang perlu difinalisasi dalam rapat terakhir.

Halaman 2 dari 9
(feb/ang)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads