Rizal Ramli: Investor Juga Senang Kalau Ada Gaduh

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menepis anggapan soal kegaduhan yang kerap dilontarkannya di internal pemerintah akan meresahkan investor di Indonesia. Justru menurut Rizal, dengan kegaduhan akan membuat investor lebih senang dengan Indonesia, kok bisa?

Hal ini disampaikan oleh Rizal saat mendapatkan pertanyaan dari salah satu anggota DPR dalam rapat badan anggaran DPR, Rabu (9/9/2015)

"Investor juga senang kalau ada gaduh. Karena berarti kita terbuka. Kalau ada yang bilang gaduh-gaduh investor tidak jadi datang saya pikir itu cara pandang kuno. Cara pandang orde baru," tegas Rizal.

Semenjak dilantik oleh Presiden Jokowi pada Rabu, 12 Agustus lalu, Rizal sempat melontarkan pandangan yang melawan arus pemerintah. Misalnya soal proyek listrik 35.000 MW yang dianggap tak sesuai kebutuhan dan tak bisa selesai 5 tahun. Rizal juga sempat mengkritik sistem pembelian pulsa listrik atau sistem listrik prabayar karena merugikan konsumen.

"Saya bukan gaduh biasa. Gaduh saya ada isinya. Tidak gaduh hanya di kulitnya saja. Kalau gaduh hanya di kulitnya saja itu adalah infotainment. Saya nggak tertarik dengan infotainment," tegas Rizal.

Ia menegaskan apa yang dilakukannya untuk kebaikan pemerintah. Menurutnya lebih baik ada upaya terbuka daripada sebaliknya.

"Saya itu juga sebenarnya nggak niat bikin gaduh. Saya hanya ingin ungkap fakta. Dari pada kita diam-diam saja ternyata di dalamnya KKN mendingan kita ungkap fakta saja," katanya.

Staf Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi pernah mengatakan, pernyataan Rizal yang berbeda dengan Presiden membuat investor bingung, dan akan ragu untuk investasi di mega proyek listrik 35.000 MW.

"Yang paling saya khawatirkan itu investor di luar itu, nanti dinilai apa ini Indonesia kok Presiden bilang begini Menkonya begitu, kan tidak benar namanya, itu tidak bagus untuk iklim investasi kita. Terlalu lama kita itu bicaranya satu sama lain tidak satu arah, bikin confused (bingung) semua," jelas Sofjan di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (8/9/2015).

(hen/ang)