Kondisi proses bisnis Bulog sampai saat ini hanya mengandalkan serapan gabah dari Unit Pengadaan Gabah Pemerintah (UPGB), mitra Bulog, kelompok tani, dan koperasi.
Namun saat ini, Bulog sulit menyerap gabah petani karena harga pembelian pemerintah (HPP) berada di bawah harga pasar. Hal tersebut membuat petani tidak tertarik menjual gabahnya ke Bulog.
Djarot menjelaskan, dari data BPS rata-rata harga gabah kering panen (GKP) Rp 4.558/kg. Lalu GKP di tingkat penggilingan 4.642/kg.
Djarot menjelaskan, lebih lanjut mengenai usulan bisnis on farm. Akan ada 3 pola di antaranya pola mandiri, kemitraan, dan sinergi. Usulan tersebut akan memungkinkan Bulog budidaya padi di lahan sawah milik sendiri atau menggandeng petani dengan memberi bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dan sarana produksi pertanian (saprotan).
"Kami usulkan akan masuk kegiatan bisnis on farm (budidaya). Pola mandiri, yaitu kegiatan usaha tani didanai dan dikelola oleh Perum Bulog di lahan milik sendiri atau lahan yang disewa," terang Djarot.
Selanjutnya, kata Djarot, pola mitra kerja yaitu mekanismenya akan menggandeng mitra kelompok tani. Kelompok tani akan mendapat pinjaman alsintan dan saprodi. Petani wajib menjual hasil panennya ke Bulog dan petani wajib mengembalikan pinjaman saprodi.
"Kemudian ketiga pola sinergi. Petani yang menyediakan saprodi dan alsintan, namun penjualan hasil panen ke Bulog. Bulog membantu pembiayaan usaha taninya," terang Djarot.
Bulog pun akan meniru langkah Kementan menggandeng unsur TNI Angkatan Darat. "Kalau diizinkan kami minta bantuan TNI AD dari tanam hingga panen. Di kesempatan yang baik ini, kami minta dukungan perubahan proses bisnis beras dengan melibatkan kelompok tani, Kementerian Pertanian, dan BUMD untuk meningkatkan penyerapan gabah Bulog dan menjamin kualitas beras," papar Djarot.
Beberapa anggota DPR menanggapi positif usulan Bulog tersebut.
"Saya setuju dengan usulan Bulog untuk bisnis on farm. Selama ini Bulog semakin bersaing dengan pihak ketiga. Kita dorong agar bisa dialokasikan PMN (penyertaan modal negara) supaya bisa segera siapkan infrastruktur on farm," kata Ichsan Firdaus, Anggota Komisi IV.
Ichsan menyoroti langkah ini sebagai terobosan baru namun perlu dilakukan sinergi agar tidak berbenturan dengan program Kementerian Pertanian.
"Permasalahannya adalah sinergitas. Sebab di Kementan ada program terkait peningkatan produksi beras yang juga menyediakan saprodi dan alsintan," tambahnya.
(dnl/dnl)