Follow detikFinance
Rabu 30 Sep 2015, 19:35 WIB

Jelajah Australia

Sultan Yogya Promosi Investasi ke Australia

Nograhany Widhi Koesmawardhani - detikFinance
Sultan Yogya Promosi Investasi ke Australia
Jakarta - Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Bawono X mengundang para pebisnis Australia berinvestasi di wilayahnya. Sultan mengungkapkan betapa kondusifnya Yogya untuk investasi.

"Di samping investasi di bidang lain, yang penting bagi kami, tak perlu harus besar, di Yogya wilayah sempit tanahnya juga sempit," tutur Sultan.

Sultan berbicara bahasa Indonesia dengan diterjemahkan Konsul Jenderal RI di Melbourne, di depan audience AIBC Forum di Melbourne Exhibition Center terdiri dari para pengusaha Australia, Rabu (30/9/2015), seperti yang disaksikan detikFinance yang ke Australia atas undangan Australia Plus ABC International.

Kedua, imbuhnya, Sultan tidak mau industri yang menanam modal di wilayahnya merusak lingkungan. "Saya sangat ketat untuk menjaga lingkungan," tuturnya.

Ketiga, pebisnis Australia diharapkan bisa berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Yogya untuk masalah perizinan. Sultan juga berharap bisa memberikan pengarahan untuk investasi yang kompetitif.

"Harapan saya, saya perlu tahu atau saya arahkan investasi untuk apa yang kompetitif. Yang penting Saudara investasi di Yogya harus untung. Kalau rugi, nggak usah," tegasnya.

Dirinya perlu tahu bila ada investor yang masuk, supaya bila ada masalah bisa ikut campur tangan.

"Kalau Bapak-Ibu investasi di Yogya, Yogya tak ada demonstrasi buruh, karena masyarakat Yogya untuk berdemo, apalagi untuk menuntut kenaikan upah, itu malu. Tapi caranya dia akan bertemu dengan saya dengan harapan saya bisa fasilitasi berdialog dengan manajemen agar gaji dinaikkan. Itu cara kultur masyarakat di Yogya," jelasnya.

Dan yang terakhir, bila para investor berurusan dengan masalah tanah, di Yogya tidak ada tanah negara. Peraturan pun tidak mudah diubah sehingga memberikan kepastian hukum untuk investasi.

"Kalau saudara-saudara perlu investasi memang perlu izin ke BKPM, ada sebagian izin admistratif usaha. Tapi kalau menyangkut tanah, di Yogya tidak ada tanah negara, cukup ditandatangani gubernur. Dan yang terakhir adalah kebijakan pemerintah DIY tak akan mudah diubah karena tak ada pemilihan gubernur," tutur Sultan yang disambut tawa tamu yang hadir.

(nwk/rrd)


Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed