Perizinan Usaha di RI Bikin Pengusaha Korea Stress

Jakarta - Pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) berniat memangkas jumlah serta waktu perizinan di dalam negeri. Ribetnya birokrasi di Indonesia membuat pusing orang asing.

Salah satu ekspatriat asal Korea Selatan, Lee Cheon Ho, menyayangkan proses perizinan yang banyak, panjang, serta bertele-tele di Indonesia. Direktur PT Banseok Indonesia yang sudah tinggal 26 tahun di Indonesia ini sudah mulai terbiasa dengan ribetnya perizinan.

"Pemerintah indonesia mengatakan mau mempermudah izin supaya orang asing bisa masuk ke Indonesia sebanyak-banyaknya tapi itu hanya omong kosong. Dalam ITAS (izin tinggal terbatas), terus seperti perizinan-perizinan itu sulit, jadi banyak pengusaha Korea kecewa," ujarnya, di acara gathering pengusaha Korea, di Menara Batavia, Jakarta, Kamis (1/10/2015).

Saat ini, kata dia, pemerintah harus mengambil kebijakan yang tepat untuk menarik investasi asing. Sudah saatnya pemerintah mulai memperhatikan keberadaan investor asing dengan lebih baik lagi.

"Selain investasi orang asing harus perhatikan juga lapangan kerja orang Indonesia, dua kepentingan ini kadang yah nyasar, jadi sebenarnya memang dua-duanya harus diselesaikan," jelasnya.

Ia juga menilai, kebijakan yang dilakukan Vietnam lebih menarik terhadap investasi asing. Sebab, kebijakan di Indonesia dinilai terlalu berat kepada kepentingan tenaga kerja dalam negeri.

"Kalau tangkap dua-duanya, kaya misal tadi perumbuhan ekonomi dengan cara menarik investasi orang asing, juga ciptakan lapangan kerja buat orang indonesia, tapi jangan kayak terlalu berpihak pada TKI, nanti orang asing kabur," imbuhnya.

Ia beranggapan, orang Indonesia melihat orang asing itu seperti calon penjahat, sehingga terlalu banyak pembatasan-pembatasan yang dilakukan. Menurutnya, niat memangkas izin tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan.

"Di depan kayak ada izin dipermudah, tapi di belakang muncul peraturan-peraturan baru, karena regulasi-regulasi baru ini mereka (tenaga kerja Korea) stress," ujarnya.

"Saya terus terang saja ya, Indonesia pemerintah omongnya pintar, hukum sistem bagus, cuma pelaksanaanya di depannya kayak basa basi. Omongnya kayak seolah pintunya terbuka, tapi ketika masuk belakangnya tidak. Ini tidak konsisten namanya," ujarnya.

(ang/dnl)