MPR Minta BPK Maksimalkan Audit Bantuan Tsunami

Jakarta - Pimpinan MPR meminta BPK berperan maksimal untuk mengaudit dana bantuan Aceh kaerna hal tersebut merupakan taruhan kepercayaan bangsa Indonesia di mata dunia internasional dan rakyat Indonesia sendiri. Permintaan tersebut disampaikan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid usai pertemuan dengan Ketua BPK Anwar Nasution di Gedung Nusantara III Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/3/2005)."BPK menyatakan kesiapannya, dan BPK segera akan membuka kantor di Aceh untuk mengaudit dana bantuan tersebut," kata Hidayat.Pimpinan MPR juga meminta BPK untuk mengaudit dana program kompensasi akibat kenaikan harga BBM. "Itu perlu dilakukan karena pemerintah sudah terlanjur menaikkan harga BBM. Sementara rakyat belum yakin akan efektifitas penyaluran dana," tegas Hidayat. Menurut Hidayat, rakyat Indonesia juga dibayang-bayangi oleh pengalaman buruk di masa lalu, dimana penyaluran dana kompensasi selalu tidak tepat sasaran. "Peran BPK yang maksimal juga diperlukan untuk menekan kebocoran uang negara," ujarnya. Hidayat menjelaskan, pada tahun 2004 saja BPK menemukan indikasi adanya kebocoran Rp 160 triliun. "Bayangkan jika dana tersebut setengahnya saja bisa digunakan untuk program kompensasi," tukas politisi dari PKS tersebut. (qom/)