Follow detikFinance
Kamis 05 Nov 2015, 19:01 WIB

Ini Alasan Wali Kota Batu Kembalikan Dana Desa

Muhammad Aminudin - detikFinance
Ini Alasan Wali Kota Batu Kembalikan Dana Desa
Jakarta - Pemerintah Kota Batu akan mengembalikan kucuran anggaran dana desa mandiri ke pemerintah pusat. Untuk tahap I sudah ditransfer sebesar Rp 5,3 miliar untuk 19 desa di wilayah Kota Batu, Malang, Jawa Timur.

Langkah pengembalian ini berdasarkan surat Wali Kota Batu nomor 140/422.011/2015 tentang pengalihan dana desa.

Wali Kota Batu Eddy Rumpoko mengatakan, pengembalian dana desa dari APBN-P tahun 2015 itu didasarkan pada tiga pertimbangan. Pertama, kemampuan keuangan daerah Kota Batu yang sudah mencukupi untuk mendukung program dan kegiatan yang ada di Desa.

Kedua, pemberian dana desa dengan nilai cukup besar dari APBN memerlukan kehati-hatian, baik dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan. Ketiga adalah, pengembalian bukan berarti menghilangkan hak kemandirian desa, karena kebijakan tersebut sudah disepakati pemerintah desa maupun DPRD.

"Alasan tersebut yang menjadi pertimbangan kami. Selain, kemampuan APBD kita mewujudkan program dan kegiatan di desa," kata Eddy Rumpoko, Kamis (5/11/2015).

Ia menjelaskan Anggaran Dana Desa (ADD) yang disediakan dari APBD Kota Batu yang tahun ini total mencapai Rp 10 miliar lebih dalam satu tahun.

Dimana besaran ADD untuk satu desa berada pada kisaran terendah Rp 600 juta sampai Rp 700 juta. Besaran anggaran akan terus bertambah melihat pertumbuhan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu.

"Besaran ADD dari APBD itu masih akan ditambah jumlahnya sesuai nilai plafon dana desa yang dibutuhkan. Jadi rasanya sudah cukup besar ADD bagi 19 desa di Kota Batu ini," jelasnya.

Sedangkan sesuai perhitungan untuk alokasi dana desa dari APBN-P 2015 yang dipilih untuk dikembalikan total jumlahnya berkisar Rp 5,3 miliar.

Dimana untuk masing-masing desa mendapatkan dana desa kisaran Rp 300 juta hingga Rp 700 juta. Namun, pencairan dana desa tersebut diikuti peraturan yang dirasa membutuhkan waktu lama untuk bisa memenuhi semua persyaratan pencairan.

"Hal itu membuat Kades beserta aparat pemerintah desa merasa berat dan khawatir terkena risiko hukum. Makanya sebelum semuanya siap termasuk aturan hukum, untuk sementara dana desa kami memilih mengembalikannya," tutur Eddy Rumpoko.



(hen/hen)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed