.webp)
Dalam delegasi yang dipimpin oleh Ketua Liga Parlemen Indonesia-Jepang Toshihiro Nikai, hadir pula Menteri Ekonomi Perdagangan dan Industri Jepang Motoo Hayashi bersama 17 orang delegasi yang terdiri dari anggota parlemen serta Gubernur dari Prefektur Yamanashi, Ehime dan Kochi.
Kepala BKPM Franky Sibarani yang turut mendampingi Jokowi menyampaikan bahwa kehadiran delegasi Jepang sebesar 1.100 orang tersebut mengamini kepercayaan Jepang terhadap Indonesia sebagai mitra terpenting.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Franky menilai bahwa dengan BKPM akan terus aktif memfasilitasi dan merealisasikan minat investasi dari Jepang ke Indonesia. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh BKPM adalah dengan membentuk tim marketing officer khusus untuk wilayah Jepang.
"Partisipasi spontan yang dilakukan oleh duta sipil yang hadir juga menunjukkan bahwa upaya untuk mempererat hubungan persahabatan Indonesia Jepang terus dilakukan,” lanjutnya.
Jokowi melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung, kemarin juga mengumumkan pembagian tugas untuk menteri-menterinya terkait penangan kerjasama ekonomi dengan negara-negara mitra. Untuk Jepang, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas Sofyan Djalil yang ditunjuk sebagai penghubung antar negara Indonesia dengan Jepang.
Kehadiran duta sipil tersebut juga dimaksudkan untuk memanfaatkan momentum fasilitas bebas visa, sehingga kedepannya dapat meningkatkan jumlah wisatawan dari kedua negara serta mempermudah eksplorasi potensi kerjasama dari kedua negara.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo sempat melakukan pertemuan bilateral dengan PM Shinzo Abe di KTT ASEAN akhir pekan lalu dan membicarakan mengenai upaya peningkatan hubungan kerja sama kedua negara terutama dalam hal ekonomi.
Tawarkan Kerja Sama Bidang Pertanian
Kepala BKPM Franky Sibarani menyampaikan bahwa pemimpin delegasi Jepang Toshihiro Nakai sempat mengutarakan tawaran mengenai kerjasama dalam bidang pertanian dengan Indonesia.
“Mereka menyebutkan bahwa di bidang pertanian mereka memiliki suatu potensi yang besar. Salah satunya terkait dengan kerjasama dengan teknologi Jepang khususnya perbaikan mutu tanah dan irigasi yang dapat meningkatkan produktifitas pertanian Indonesia secara siginifikan,”jelasnya.
Sektor pertanian memang masih belum banyak dimasuki oleh investor Jepang. Dari data yang dimiliki oleh BKPM untuk periode 22 Oktober 2014 hingga 20 November 2015, minat di sektor pertanian tercatat US$ 41 juta.
"Sedangkan dari sektor lainnya seperti infrastruktur misalnya telah terealisasi dalam bentuk komitmen investasi sebesar US$ 5 miliar," imbuh Franky.
Dalam periode kurun waktu tersebut total minat dan komitmen investasi Jepang mencapai US$ 19 miliar. Dari jumlah tersebut, yang sudah memiliki izin prinsip mencapai US$ 6 miliar. Sementara minat yang dikategorikan serius nilainya mencapai US$ 3,1 miliar yang diharapkan dapat segera direalisasikan menjadi izin prinsip.
Menurut Franky, Jepang merupakan salah satu kontributor utama terhadap pencapaian target realisasi investasi Indonesia.
Dari data realisasi investasi yang dikeluarkan oleh BKPM periode Januari-September 2015, Jepang menduduki peringkat ketiga dengan nilai mencapai US$ 2,5 miliar dengan 1.318 proyek, di bawah Singapura yang menempati posisi teratas US$ 3,55 miliar dengan 1.999 proyek, dan Malaysia US$ 2,9 miliar dengan 600 proyek.
Sedangkan di bawah Jepang, tercatat Korea Selatan dengan nilai investasi US$ 1 miliar 1.529 proyek dan Belanda US$ 908 juta dengan 301 proyek.
(ang/ang)
