TPP merupakan perjanjian dagang tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan 11 negara lain diantaranya Kanada, Australia, Jepang, Selandia Baru, Meksiko, Peru, Chile, dan 4 negara di Asia Tenggara (Asean). Negara-negara tetangga di Asean yang lebih dulu bergabung dalam TPP diantaranya Malaysia, Singapura, Brunei, dan Vietnam.
Indonesia melalui pernyataan Presiden Jokowi saat bertemu Presiden Barack Obama, Jokowi sempat mengatakan minatnya untuk bergabung dalam perjanjian tersebut. Indonesia ingin meningkatkan daya saing dan mengejar negara-negara Asean yang telah bergabung sebelumnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hoang Anh Tuan mengibaratkan dengan masuk perjanjian TPP seperti berhasil menjual produknya di mal ternama seperti Plaza Indonesia.
"Masuk TPP seperti bisa berjualan di Plaza Indonesia. Tidak semua orang bisa berjualan dan belanja di Plaza Indonesia. Pembeli pun tidak bisa pakai sandal dan kaos saja. Baik penjual maupun pembeli harus punya syarat-syarat. Tidak bisa sembarang," jelas Dubes Vietnam.
Vietnam telah mengupayakan berbagai langkah reformasi bisnis dengan mengubah banyak kebijakan untuk memenuhi standar TPP.
"Kami ubah kebijakan, kami berusaha penuhi syarat TPP. Kami lihat TPP menjadi kesempatan besar untuk bersaing. Kami penuhi syarat lingkungan berbisnis yang standard, standard kompetensi buruh, standar kebijakan pemerintah hingga transparansi bisnis," jelasnya.
Contoh nyata kebijakan-kebijakan Vietnam, Dubes Vietnam menyampaikan, Vietnam telah membebaskan bea masuk produk garmen dan sepatu.
"Kami berlakukan tarif nol persen misalnya untuk bea masuk sepatu dan produk garmen. Pajak secara umum sudah sangat rendah. Ketentuan produk asal kita penuhi. Jadi misalnya produksi sepatu, semua bahan baku wajib diproduksi di Vietnam. Itu membawa pengaruh para penyuplai bahan baku akhirnya membuka pabrik produksinya di Vietnam," jelas Hoang Anh Tuan.
Vietnam berharap bisa menjadi negara yang lebih kompetitif. Menurutnya, butuh bertahun tahun lagi untuk mengetahui dampak dari bergabungnya Vietnam menjadi anggota TPP. Ia mengakui, tidak semua sektor bisa bersaing di TPP.
"Ada sektor yang menang dan ada sektor yang kalah. Sektor sepatu dan garmen jadi pemenang, sementara sektor peternakan khususnya perunggasan terpaksa kalah," katanya.
Persiapan Vietnam memenuhi syarat TPP pun tidak sebentar. Sektor yang sudah matang lebih cepat terpenuhi syaratnya dan sebaliknya sektor yang belum memenuhi syarat terpaksa tertinggal.
"Lama waktu persiapannya tergantung sektor yang lebih siap. Sepatu dan garmen persiapannya cepat, sementara perunggasan kalah. Kita tetap siapkan langkah untuk mengkompensasi sektor yang kalah," tuturnya.
Namun Vietnam menjadikan keberhasilannya bergabung dalam perjanjian dagang tingkat tinggi tersebut menjadi pencapaian penting.
"TPP ini perjanjian free trade ke-14 yang diikuti oleh Vietnam. TPP tidak hanya menjadi perjanjian perdagangan bebas, melainkan menjadi reformasi bisnis Vietnam," kata Hoang Anh Tuan.
Ia beralasan karena TPP telah melandasi perubahan dan perkembangan industri di Vietnam. Berbagai kebijakan perubahan dilakukan untuk memenuhi syarat yang berat. Syarat yang harus dipenuhi mulai dari kemudahan berbisnis, kompetensi sumber daya manusia, upah buruh, penyediaan bahan baku hingga kebijakan tarif.
"TPP paling berbeda dibanding perjanjian lainnya. TPP tidak hanya bicara tentang liberalisasi perdagangan. Butuh proses negosiasi yang cukup lama. Persyaratannya sangat banyak," kata Hoang Anh Tuan.
(hen/hen)











































