Vietnam Sarankan RI Segera Gabung ke TPP

Jakarta - Vietnam telah berhasil menjadi anggota dari 12 negara yang tergabung dalam perjanjian Trans Pacific Partnership (TPP) atau pasar bebas Asia Pasifik. Vietnam memproyeksikan ekonominya bisa tumbuh hingga 11% sebagai dampak positif bergabung dalam TPP.

"Kami perkirakan keuntungan dengan bergabung ke TPP, bisa menambah GDP Vietnam mencapai US$ 23 miliar di tahun 2020. Itu lebih dari 10% GDP kita saat ini yang sebesar US$ 200 miliar," kata Hoang Anh Tuan, Duta Besar Vietnam untuk Indonesia ditemui di kediamannya, Jl. Teuku Umar Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/12/2015).

Keuntungan TPP bisa dirasakan swasta maupun pemerintah. Dubes Vietnam mengatakan potensi keuntungan berasal dari potensi ekspor produk-produk Vietnam dan investasi langsung antar anggota TPP. Pemerintah telah berhitung untung rugi beserta konsekuensi bergabung TPP.
 
"Kami telah menghitung. Misalnya produk garmen kita kenakan tarif 0% baik ekspor maupun impor. Itu sektor unggulan ekspor. Dengan kehilangan pajak itu, kita bisa ekspor lebih ke negara-negara TPP," jelas Hoang Anh Tuan.

Hoang Anh Tuan mencontohkan, Vietnam bisa mendapat pengaruh naiknya investasi langsung akibat salah satu persyaratan TPP yaitu bahan baku harus diproduksi di Vietnam. Dengan demikian, perusahaan penyuplai bahan baku memindahkan pusat produksinya ke Vietnam.

"Kebijakan country origin berpengaruh besar. Kebijakan bahan baku lokal bisa memindahkan pabrik produksi penyuplai bahan baku ke Vietnam. Sebab bahan baku tidak bisa impor. Misalnya buat garmen, bahan baku harus dari Vietnam juga. Tenaga kerja juga ada ketentuan proporsi dan keterampilan yang harus dipenuhi. Itu sisi positif keuntungan gabung TPP," jelasnya.

Indonesia, menurutnya, perlu segera bergabung ke TPP. Ia beralasan menjadi anggota TPP, bisa mendapat kemudahan akses pasar antar anggota TPP dan meningkatkan kapabilitas di berbagai sektor.

"Indonesia harus bergabung ke TPP kalau mau bersaing dengan Vietnam dan Malaysia. Dengan menjadi anggota TPP, akan terjadi reformasi bisnis, itu sangat penting. Bisa berefek jangka panjang. Bisa merelokasi pusat produksi juga," katanya.

Dubes Vietnam telah mendengar pernyataan Presiden Jokowi yang berminat bergabung dalam keanggotaan TPP. Selain akses pasar, Indonesia bisa menyusun kebijakan yang bersaing.

"TPP tidak hanya soal perdagangan bebas, kota mendapat akses pasar dan diakui standarnya oleh negara maju seperti Amerika Serikat. TPP tidak hanya soal kebijakan kuota, tarif, tapi TPP lebih dari itu, TPP adalah upaya reformasi kebijakan pemerintah," katanya.

Meski menguntungkan, Dubes Vietnam mengatakan Indonesia perlu mengidentifikasi sektor yang menjadi kekuatan 'tempur' dalam persaingan dengan sesama anggota TPP.

"Sektor yang menang dalam persaingan akan happy, sementara yang kalah tidak senang dan tertinggal. Untuk sektor yang kalah, kita terus beri informasi supaya kapabilitasnya meningkat. Kedua, kita dorong terus how to survive. Sektor yang kalah harus berusaha menang. Harus membangun sumberdaya manusia yang kompetitif dengan job training," katanya.

TPP merupakan perjanjian dagang tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan 11 negara lain diantaranya Kanada, Australia, Jepang, Selandia Baru, Meksiko, Peru, Chile, dan 4 negara di Asia Tenggara (Asean). Negara-negara tetangga di Asean yang lebih dulu bergabung dalam TPP diantaranya Malaysia, Singapura, Brunei, dan Vietnam.

Indonesia melalui pernyataan Presiden Jokowi saat bertemu Presiden Barack Obama, Jokowi sempat mengatakan minatnya untuk bergabung dalam perjanjian tersebut. Indonesia ingin meningkatkan daya saing dan mengejar negara-negara Asean yang telah bergabung sebelumnya.

(hen/hen)