Sama Seperti Susi, Jokowi Tak Ingin Ada Program Dengan Bahasa Bersayap

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta proyek yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga Negara, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, jelas, tidak ada program yang dibuat dengan kalimat bersayap. Jokowi juga meminta, anggaran yang dibelanjakan juga harus tepat sasaran.

"Cek satu per satu, detil program jangan muncul lagi program yang tidak jelas yang tidak konkret, atau kalimatnya bersayap dengan kalimat absurd," ungkap Jokowi dalam sambutannya di acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/12/2015).

Jokowi mencontohkan, misalnya yang terjadi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Program yang diusung adalah pemberdayaan nelayan namun realisasinya hanyalah perbaikan trotoar dermaga. Sehingga Menteri KKP, Susi Pudjiastuti mengapus program tersebut.

"Ini yang tegas tegas menyampaikan KKP. Pemberdayaan, peningkatan ini absurd. Yang jelas jelas saja lah beli kapal beli benih. Kalau pemberdayaan ngecat ngecar trotoar dibilang pemberdayaan," jelasnya.

Begitu juga dengan yang terjadi di Kementerian Pertanian (Kementan). Anggaran yang disediakan cukup besar, maka menurut Jokowi seharusnya diarahkan pada belanja barang yang lebih jelas, misalnya penyaluran benih atau sejenisnya.

"Kalau pertanian beli benih. Itu jelas," tegasnya.

Jokowi menambahkan, sangat disayangkan bila anggaran yang sediakan untuk pembangunan sangat besar, akan tetapi pelaksanaannya tidak tepat.

"Saudara-saudara harus tahu dan paham betul ke mana anggaran dikeluarkan. Saya minta kepada menteri dan lembaga bahwa anggaran yang dikeluarkan harus tepat sasaran dan berdampak pada rakyat," pungkasnya.

Sebelumnya, Susi Pudjiastuti juga melarang penggunaan kata 'bersayap' di Kementerian (KP). Rencana ini sudah Susi sampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

(mkl/rrd)