Ada Desk Khusus di BKPM, Perusahaan Tak Jadi Lakukan PHK

Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama kementerian dan lembaga lainnya telah membentuk Desk Khusus Investasi Tekstil dan Sepatu. Tujuan pembentukan desk ini membantu industri yang sedang mengalami kesulitan akibat lesunya perekonomian. Keberadaan desk yang diresmikan 9 Oktober 2015 ini dibuat BKPM ini untuk menekan risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Hingga kini, total perusahaan yang telah mengadukan permasalahannya mencapai 50 perusahaan dengan rincian 33 perusahaan ditangani oleh desk dan 17 perusahaan ditangani oleh internal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).

Sebanyak 33 perusahaan tersebut terdiri dari 9 industri sepatu, 18 industri tekstil, 6 industri hulu tekstil, dengan nilai realisasi investasi mencapai Rp 17,9 trilliun dan memperkerjakan tenaga kerja sebanyak 54.772 tenaga kerja. Dari jumlah tersebut, yang langsung berpotensi PHK sebesar 24.509 tenaga kerja.

Kepala BKPM Franky Sibarani telah mengurai permasalahan yang dialami oleh pelaku usaha di sektor tekstil dan sepatu tersebut.

Dari 33 perusahaan tersebut, mayoritas mempermasalahkan kenaikan UMK yang berbeda dengan formula yang ditetapkan oleh pemerintah dalam PP 78 Tahun 2015. Sebanyak 13 perusahaan dan yang mengeluhkan kenaikan tarif listrik sebanyak 7 perusahaan, sisanya mengalami masalah restitusi PPN, bahan baku impor, pembiayaan modal kerja, perizinan, perpajakan, pemasaran, impor ilegal, maupun kombinasi beberapa permasalahan tersebut

Lokasi industri yang mengalami masalah adalah empat provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur. Dari angka 24.509 tenaga kerja yang berpotensi PHK tersebut terdiri atas beberapa unsur di antaranya tenaga kerja sektor tekstil, tenaga kerja sektor produk tekstil dan tenaga kerja dari industri sepatu.

"Yang benar-benar telah selesai difasilitasi dari sisi pencegahan PHK adalah tiga perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 1.458 orang. Perusahaan-perusahaan yang telah difasilitasi ini lokasinya terletak di Jawa Barat," katanya.

Franky mencontohkan, industri pemintalan, pertenunan, pencelupan, penyempurnaan tekstil, dan pakaian jadi yang berlokasi di Jawa Barat, dengan jumlah total tenaga kerja 616 orang mengemukakan akan melakukan PHK apabila tidak mendapatkan solusi terkait tunggakan listrik mereka. Desk khusus ini memberikan solusi terkait keringanan pembayaran listrik dunia usaha melalui mediasi dengan PLN.

“Setelah difasilitasi pertemuan dengan PLN dengan Jawa Barat, akhirnya 1 perusahaan tetap akan beroperasi tanpa melakukan PHK. Ini selesai per tanggal 20 November 2015,” katanya.



(hen/rrd)