Menkeu Akui Sulit Kontrol Program Dengan Bahasa Bersayap di APBN

Jakarta - Penggunaan kalimat bersayap atau tak jelas dalam program pemerintah, baik Kementerian Lembaga (KL) maupun pemerintah daerah (Pemda) memiliki risiko besar. Salah satunya timbulnya lonjakan belanja di APBN yang cukup signifikan, karena tidak dapat terkontrol.

"Karena kalau tidak jelas nilainya, bisa nggak terkontrol. Kalau jelas barangnya apa satuannya apa, kan bisa dikontrol," kata Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, ditemui usai acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2016, di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/12/2015).

Sehingga para pengguna anggaran harus dapat merapikan kembali program kerjanya. Kewenangan tersebut bukan lagi menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan (Kemenkeu), melainkan masing-masing pengguna anggaran.

"Mereka harus rapikan sendiri,‎" ujarnya.

Bambang berharap, setiap instansi di Kementerian/Lembaga Negara dan Pemeritah Daerah, dapat menghilangkan kata-kata bersayap dalam program-porgram di APBN 2016.

"Nilainya masing-masing. Itu susahlah nyarinya, itu kan setiap kementerian ada. Jadi ini untuk implementasi anggaran, jadi diminta supaya yang tadinya bersayap diubah menjadi kegiatan yang lebih konkret," sebut Bambang.

Bambang mengingatkan instansi pengguna APBN tidak usah takut, anggarannya kemudian akan dipotong . Sebab target yang diinginkan adalah ketetapatan pelaksanaan anggaran.

"Enggak ada pemotongan. Ini maksudnya biar jelas kalau mau belanja. Misalnya, kamu ingin makan, tapi bilangnya pemberdayaan saya supaya nggak mati kelaparan. Kan jelas kamu beli makan siang berapa rupiah, beli makan malam berapa rupiah," tegasnya.

(mkl/rrd)