Salah Kelola, Ini Kondisi FTZ Batam Sekarang

Jakarta - Kawasan perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ) Batam menjadi perhatian khusus pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sekian lama berjalan, ternyata kawasan ini terus menunjukkan perlambatan, bahkan cenderung menimbulkan masalah.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani menuturkan, ada setidaknya tiga permasalahan yang cukup besar terjadi dalam beberapa tahun terakhir di Batam. Paling utama adalah persoalan demonstrasi dari para tenaga kerja.

"Misalnya tentang ketenagakerjaan. Demo, terutama," ujar Franky, usai mengikuti rapat koordinasi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/1/2016)

Persoalan kedua adalah dualisme pengelolaan kawasan, yaitu antara pemerintah daerah Batam dengan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Ketiga, yaitu persoalan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Menurut Franky, hal ini justru membuat kalangan investor kebingungan.

"Dualisme tadi sebenarnya bagaimana menjadi lebih efektif saja. Itu nanti yang akan ditangani," terang Franky.

Franky menambahkan, kalangan investor menaruh harapan besar untuk menanamkan modal di Batam. Dengan situasi yang kurang kondusif. tentunya akan justru merugikan Batam dan Indonesia secara keseluruhan.

"Pemerintah mengkaji sejauh mana efektivitas Otoritas Batam dan berbagai macam masukan yang terkait dengan iklim investasi di sana, kemudian juga termasuk bagaimana efektivitas investasi di Batam," tukasnya.

(mkl/dnl)